Berbeda respons, Mahfud MD justru tak mau tahu dan tak ambil pusing saat data pribadinya dibocorkan Bjorka. Pasalnya, ia menilai data pribadinya yang disebarkan Bjorka sudah ada di Wikipedia dan memang terbuka.
"Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh hacker Bjorka. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi saya bukan rahasia, bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka. Tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.
Ini darurat!
Kekhawatiran akan serangan Bjorka tampak nyata diucapkan pleh Wakil Ketua DPR RI Cak Imin. Bagaimana tidak, ia juga menjadi korban Bjorka setelah data pribadinya disebarluaskan.
Cak Amin pun mendesak pemerintah harus segera bertindak karena aksi Bjorka sudah semakin mengganggu.
"Ini darurat ya, sebagai orang yang menjadi korban dibuka (datanya) ini berarti pertahanan nasional kita terganggu," tegas Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022) seperti dikutip Suara com.
Pemerintah didesak segera audit keamanan siber
Kebocoran data yang dialami oleh Puan Maharani ini membuat Puan mendesak pemerintah segera bertindak dengan mengaudit keamanan siber di seluruh kementerian. Ia juga mendesak BSSN memberikan penjelasna terbuka.
“DPR RI meminta pemerintah untuk segera menggelar audit keamanan siber di seluruh kementerian dan lembaga negara. Audit keamanan siber wajib dilakukan setelah adanya banyak kasus kebocoran data di Indonesia,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Baca Juga: Ketahuan! Bjorka Hanya Follow Satu Akun Ini, Mungkinkah Jadi Petunjuk?
Bocoran kasus Munir disebut sejalan dengan fakta
Selain dari kalangan pejabat, terdapat respons dari komite Aksi Solidaritas untuk Munir. Sekjen KASUM Bivitri Susanti mengatakan bahwa aksi Bjorka membocorkan dalang pembunuhan Munir sejalan dengan fakta.
“Akun Twitter @Bjorka mengungkap kembali fakta-fakta pembunuhan Munir. Itu sejalan dengan fakta-fakta dalam temuan TPF dan proses hukum lanjutan, termasuk yang mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan kepada masyarakat hasil temuan dan rekomendasi," katanya.
Sayangnya, menurut Bivitri, temuan Tim Pencari Fakta (TPF) tidak diungkap oleh pemerintah ke masyarakat.
"Dengan alasan yang tidak masuk akal, yakni tidak menyimpan dokumen TPF tersebut," katanya.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
Ketahuan! Bjorka Hanya Follow Satu Akun Ini, Mungkinkah Jadi Petunjuk?
-
Sesumbar Hacker Bjorka Tak Berbahaya, Mahfud MD Klaim Belum Ada Data Rahasia Negara yang Dibobol
-
Erick Thohir Bakal Gandeng Hacker Lokal untuk Lawan Bjorka, Warganet Beri Komentar Sinis: Abaikan aja! Dulu Dipenjarakan
-
Katanya Bukan Data Rahasia yang Bocor, Tapi Pemerintah Bentuk Timsus Halau Serangan Bjorka, Ini Alasan Mahfud MD
-
Blak-blakan Ade Armando Sebut Hacker Bjorka Cuma Sampah, Tiba-tiba Sentil Habib Rizieq Shihab
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Analis Politik Senior Bongkar Makna di Balik Blusukan Wapres Gibran
-
Sukabumi Jadi Markas "Cinta Palsu" Antarnegara: 16 WNA Spesialis Love Scamming Digulung Imigrasi!
-
Wakil Ketua Komisi VIII Abidin Fikri Buka Suara Penangkapan 3 WNI Terkait Haji Ilegal
-
Besok Perisai Geruduk DPR Bawa 15 Tuntutan May Day: Dari Upah hingga Agraria!
-
Amnesty International Ungkap Tiga Faktor Penyebab Impunitas Militer di Indonesia
-
Main Mata Proyek Jalur Kereta: KPK Bongkar Skenario 'Plotting' Bupati Pati Sudewo di Balai Ngrombo
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Implementasi 6 SPM di Peringatan Hari Posyandu Nasional
-
Jadi Pemicu Kecelakaan Maut KRL: Sopir Taksi Green SM Baru Kerja 3 Hari dan Cuma Dilatih Sehari!