Hacker Bjorka Bikin Geger Bocorkan Data Pribadi Tokoh Publik, Mahfud MD: Motifnya Gado-gado

Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkap alasan di balik peretas atau hacker Bjorka membocorkan data pribadi sejumlah tokoh publik.

Menurutnya, tak ada alasan khusus Bjorka membongkar data-data pribadi beberapa tokoh negara.

"Motifnya kan ternyata juga gado-gado," kata Mahfud di kantor Kemenkopolhukam pada Rabu (14/9/2022).

Dalam melancarkan aksinya, Mahfud menilai Bjorka punya beberapa motif seperti politik, ekonomi hingga jual beli data pribadi. Namun, Mahfud menyebut aksi Bjorka masih dalam koridor tidak berbahaya.

"Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan," ungkap dia.

Data Pribadi Tokoh Publik Bocor

Data pribadi tujuh tokoh publik seperti Luhut Binsar Panjaitan, Anies Baswedan, Puan Maharani, Jhonny G Plate, Mahfud MD, Mochammad Iriawan, Muhaimin Iskandar dan Erick Thohir dibocorkan peretas atau hacker Bjorka.

Sejumlah informasi pribadi yang berhasil dibocorkan di antaranya yaitu NIK, nomor telepon hingga alamat.

Aksi tersebut hacker Bjorka tersebut pun, mengundang pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang menganggap biasa saja.

Baca Juga: Mahfud MD Klaim Tak Ada Rahasia Negara yang Bocor Dibobol Hacker Bjorka: Cuma Data-data Umum, Surat Ini Itu

Tak hanya itu, Bjorka juga mengaku telah membocorkan dokumen-dokumen penting kepresidenan, termasuk juga surat-surat rahasia dari BIN.

Klaim Rahasia Negara Aman

Meski begitu, Mahfud MD mengklaim tidak ada satupun data rahasia negara yang berhasil dibobol hacker Bjorka yang belakangan santer menjadi perbincangan.

"Sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud saat jumpa pers di Gedung Kemenkopolhukam, Rabu (14/9/2022).

Mahfud memastikan sejumlah data yang diumbar oleh Bjorka di publik hanya bersifat umum.

Dia juga menyinggung perihal kasus pembobolan data yang pernah terjadi semasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini itu," ungkap dia.