Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Yunus Yusak Napitupulu, meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belajar menghitung. Hal itu menyusul soal AHY yang menyinggung Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang kekinian diberlakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Politikus PDIP itu awalnya mengatakan, ada perbedaan antara BLT era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi).
"BLT era SBY itu beda, kenapa? Naiknya BBM di era SBY itu 259 persen. Di era Jokowi BBM cuma naik 54 persen, ada selisih 205 persen kenaikan antara SBY dan Jokowi. Lebih tinggi 200 persen di jaman SBY dibandingkan Jokowi," kata Adian dalam keterangannya, Jumat (16/9/2022).
"Orang bilang pada saya, itu kan persentase. Ya angkanya berapa? Zaman Presiden SBY kenaikan BBM itu Rp4.190, di jaman Presiden Jokowi Rp3.500. Selisihnya Rp1.190, jadi lebih banyak di jaman SBY. Kalau kenaikan BBM sampai 254 persen siapapun boleh menangis untuk itu,”imbuhnya
Adian menyebut, meski nilainya BLT tidak jauh berbeda, tapi di era SBY tidak ada bantuan lain yang diberikan ke masyarakat.
"Ada 6 sampai 7 program-program sosial lainnya. Ada PKH dan sebagainya. Ya akumulasikan saja. Ada satu keluarga yang bisa dapatkan 4-5 program. Untuk anaknya sekolah, dia dapat untuk pengganti BBM-nya, dia dapat untuk kesehatan. Zaman SBY mana, nggak ada," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, AHY harus benar-benar akurat. Ia pun meminta agar AHY belajar menghitung.
"Kalau menurut saya, AHY harus lebih banyak belajar tentang data. Kalau bisa belajar berhitung lagi," pungkasnya.
Sindiran AHY
Baca Juga: Mensos Imbau Masyarakat yang Tidak Dapat BLT BBM Jangan Marah
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyindir langkah pemerintah Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kekinian untuk mengganti harga BBM yang naik.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidatonya di Rapimnas Demokrat 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Awalnya ia membahas soal 4 pilar pembangunan yang pernah dilakukan kepemimpinan Demokrat atau ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Pilar pertama yakni, Proverbs yakni dimana pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan.
Kemudian yang kedua, Projobs, dimana lapangan kerja dibuka seluas-luasnya. Lalu yang ketiga yakni Pro Poor, dimana ketika itu kaum miskin diklaim banyak dibantu, yakni dengan berbagai program salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pro Poor kaum miskin dibantu itu lah mengapa ada subsidi ada BLT bukan untuk menghambur-hamburkan uang," kata AHY.
Ia mengatakan, ketika rezim SBY program BLT banyak dihina dan diremehkan. Program tersebut dianggap hanya untuk menghambur-hamburkan uang.
Berita Terkait
-
Mensos Imbau Masyarakat yang Tidak Dapat BLT BBM Jangan Marah
-
Penuhi Syarat Ikut Pemilu 2024, PKB Pede Raih 100 Kursi DPR
-
Sedang Heboh Bjorka, Nikita Mirzani Malah Ikutan Mau Bongkar Identitasnya
-
Resmi! Mobil Dinas Pemerintah Diganti Menjadi Mobil Listrik Secara Bertahap
-
Pemerintah RI dan MAKI Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional