3. Tol Trans Sumatera
SBY disebut pernah merilis Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di dalamnya terdapat sejumlah rencana pembangunan proyek infrastruktur, termasuk Tol Trans Sumatera.
Proyek itu mulanya direncanakan pada 2012. Dahlan Iskan yang saat itu menjadi menteri BUMN sempat menggelar pertemuan dengan para gubernur seluruh Sumatera di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan.
Namun, proyek tol ini rupanya kurang diminati investor karena potensi keuntungannya kecil dan memakan waktu yang lama. Maka, PT Jasa Marga (Persero) membuat perusahaan bersama dengan pemerintah daerah di Sumatera untuk merealisasikannya.
Rencana itu kembali gagal hingga SBY memerintahkan PT Hutama Karya (Persero) untuk mengurus semua hal terkait pembangunan Tol Trans Sumatera. Mereka juga melakukannya atas Perpres Nomor 117 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.
Pembangunan Tol Trans Sumatera kemudian diresmikan pertama kali oleh Presdien Jokowi di Tol Bakauheni-Terbanggi Besar pada 30 April 2015 lalu.
4. SPAM Umbulan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diresmikan Jokowi pada Maret 2021. Proyek ini diketahui sudah ada sejak era Soeharto, di tahun 1973. Namun, pembangunannya terhenti.
SBY pun mencoba menghidupkan kembali proyek itu di tahun 2010, namun pihak swasta tak tertarik. Jadi, pembangunan SPAM Umbulan kembali dibiarkan di era SBY.
Baca Juga: Pemerintah Pusat segera Ganti Kendaraan Dinas ke Mobil Listrik, Bagaimana dengan di Daerah?
Jokowi kemudian melanjutkan proyek SPAM Umbulan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Adapun total nilai investasi mencapai Rp3,71 triliun. Rinciannya, dana dari pemerintah pusat sebesar Rp1,89 triliun dan swasta Rp1,23 triliun.
5. Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB memang belum selesai hingga kini. Namun, perlu diketahui bahwa proyek itu sudah ada sejak masa pemerintahan SBY dan baru bisa dieksekusi pada era Jokowi.
Tepatnya, ketika Jokowi melakukan rapat terbatas pada Maret 2015 dalam pembahasan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ia memutuskan bahwa Indonesia membuka peluang bekerja sama dengan negara lain.
Adapun rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung kloter pertama sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara kloter selanjutnya akan datang pada 25 Desember 2022, 25 Februari 2023 dan 15 Maret 2023.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Penyaluran BLT BBM Harus Mudah, Cepat dan Tepat
-
Pemerintah Pusat segera Ganti Kendaraan Dinas ke Mobil Listrik, Bagaimana dengan di Daerah?
-
Presiden Jokowi Tegaskan Penyaluran BLT BBM Harus Cepat, Mudah, dan Tepat Sasaran
-
Heboh Mural Presiden Jokowi Jadi Dalang Bawa Wayang Berwajah Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky
-
Usul ke KPU Soal Nomor Urut Partai Tidak Diubah, Megawati Sebut Selama Ini Jadi Beban Bagi Partai
Terpopuler
Pilihan
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
Terkini
-
KPAI Ingatkan Bahaya Grooming Berkedok Konten, Desak RUU Pengasuhan Anak Segera Disahkan!
-
Wabup Klaten Benny Wafat di Usia 33 Tahun, Sudaryono: Kepergiannya Kehilangan Besar Bagi Gerindra
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Sinergi Daerah Sukseskan MBG dan Kopdeskel Merah Putih
-
Program Makan Bergizi Tetap Jalan Selama Ramadan, BGN Siapkan Empat Skema Pelayanan Ini!
-
Optimalkan Rp500 Triliun, Prabowo Segera Resmikan Lembaga Pengelolaan Dana Umat
-
Prabowo Siapkan Lahan di Bundaran HI untuk Gedung MUI hingga Ormas Islam, Dibangun 40 Lantai!
-
Ditjenpas Pindahkan 241 Napi High Risk ke Nusakambangan, Total Tembus 2.189 Orang!
-
Jelang Bulan Suci, Prabowo Ajak Umat Berdoa Agar Indonesia Dijauhkan dari Perpecahan
-
Bersenjata Tajam di Jam Rawan, Remaja Diamankan Patroli Gabungan di Matraman
-
Usai OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, KPK Bidik Sengketa Lahan di Kawasan Wisata