Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Utut Adianto menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kolonel hanya berupa julukan. Ide itu ternyata dari kader PDIP Johan Budi untuk memberikan semangat bagi pencalonan Puan Maharani untuk maju pilpres tahun 2024.
Julukan Dewan Kolonel dikhususkan memang bagi para fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Puan Maharani.
Ketua Fraksi PDIP di DPR ini menilai pemberian julukan Dewan Kolonel itu hanya sekedar untuk memicu semangat.
"Kalau kami inikan cuma ya Mas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat,"ucap Utut, Kamis (22/9/2022).
Sementara Dewan Kolonel sendiri, diakui Utut memang keberadaannya untuk menyokong Puan.
"Konsep besarnya kan membantu Mbak Puan,"imbuhnya
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan, bahwa tidak pernah ada yang namanya tim Dewan Kolonel untuk menyokong pencapresan Puan Maharani di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu hanya merupakan guyonan politik belaka.
Hasto mengaku sampai mengkonfirmasi langsung ke Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI Bambang Wuryanto atau Pacul soal adanya Dewan Kolonel.
"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," kata Hasto kemarin
Baca Juga: Puluhan Kepala Daerah Termasuk Ganjar Dikumpulkan di Sekolah Partai PDIP, Ada Apa?
Lagi pula, kata Hasto, Dewan Kolonel macam struktur di militer tidak pernah ada dalam partai politik.
"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia pun mengungkapkan, bahwa dirinya sudah mengingatkan Utut Adianto soal fungsi-fungsi yang harus dijalankan di DPR RI.
"Saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tidak ada yang namanya dewan kolonel," pungkasnya.
Dewan Kolonel
Anggota DPR RI fraksi PDIP, Johan Budi, menjelaskan, bahwa adanya tim Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditunjuk jadi calon presiden dari PDIP untuk Pilpres 2024.
Berita Terkait
-
Puluhan Kepala Daerah Termasuk Ganjar Dikumpulkan di Sekolah Partai PDIP, Ada Apa?
-
Bukan Cuma Masjid, Pedagang Ceritakan Saat Tabloid Anies Baswedan Disebarkan di Pasar di Kota Malang
-
Pengamat Politik Sebut NasDem, Demokrat, PKS Bisa Usung Tokoh Lain Selain Anies Baswedan di Pilpres, Ini Alasannya
-
Heboh, Dewan Kolonel Siap Dukung Puan Maharani di Pilpres 2024 Dapat Reaksi dari Megawati, Ini Kata Hasto
-
Ribut Jokowi Endorse Prabowo Capres 2024, Sekjen PDIP Santai: Cuma Persepsi!
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
Terkini
-
Drama Penangkapan Maling Motor di Cengkareng: Ada Wanita dan Pengakuan Palsu!
-
Ultimatum Pramono ke Transjakarta: Citra Perusahaan Tak Boleh Rusak, Tindak Tegas Pelaku Pelecehan
-
Jurus Pramono Anung Agar Insiden SMAN 72 Tak Terulang: Konten Medsos Pelajar Jakarta akan 'Disortir'
-
KUHAP Baru Akhirnya Sah Gantikan Aturan Lama Warisan Kolonial, Apa Saja Poin Pentingnya?
-
Cemburu Berujung Maut: Teriakan Minta Tolong Bongkar Aksi Sadis Pembunuhan di Condet!
-
Prabowo Setuju RUU Kuhap Disahkan Jadi UU, Fokus Berantas Kejahatan Siber dan HAM
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
DPR Ketok Palu KUHAP Baru: Penjara Tak Lagi 'Suka-suka', Pemeriksaan Wajib Direkam Kamera
-
Garis Pertahanan Terakhir Gagal? Batas 1,5C Akan Terlampaui, Krisis Iklim Makin Gawat
-
Lulusan SMK Tahun Berapa Pun Bisa Ikut Program Kerja ke Luar Negeri, Bagaimana Cara Daftarnya?