Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyatakan sampai saat ini PPP belum mendukung kandidat manapun untuk menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang. Mardiono menyatakan keputusan ini ditentukan oleh koalisi.
Diketahui, seluruh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PPP DKI Jakarta telah menyatakan akan merekomendasikan nama Gubernur Anies Baswedan sebagai Capres. Namun, Mardiono mengatakan nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari NasDem dan PAN itu belum menentukan nama.
"Kita belum pernah menyebutkan siapapun, jadi tolong sabar dulu nanti pada saatnya nanti akan kita umumkan," ujar Mardiono di hotel Grand Cempaka, Jakarta Barat, Minggu (26/9/2022).
Menurut Mardiono, sebelum menentukan siapa kandidat yang akan diusung sebagai Capres, KIB akan lebih dulu mengadakan pertemuan. Nantinya akan ada pembahasan dari beberapa nama yang direkomendasikan tiap partai.
"Di PPP itu kan ada para kyai, guru tentu akan lewat istiqarah. Melalui musyawarah nanti ada akhlakul ulama tentu itu akan dilalui," ujarnya.
Namun, KIB disebutnya sampai saat ini belum membahas satu namapun. Koalisi masih fokus membahas program untuk dikerjakan bersama nantinya.
"Nah itu pun tahap itu baru sampai tahap program yang dirangkum oleh ketiga partai itu. Yang kita persembahkan untuk rakyat. Ini loh ketiga partai itu mau begini. Tapi belum sampai Capres," imbuh dia.
DPC PPP Se-DKI Dengungkan Anies Jadi Capres
Sebelumnya, seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DKI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta merekomendasikan Gubernur Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga: Didukung Jadi Capres Oleh DPC PPP Se-DKI, Anies: Saya Tuntaskan Dulu Amanat Di Jakarta
Hal ini dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) ke-1 serentak DPC PPP DKI Jakarta dan launching pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Hotel Grand Paragon, Mangga Besar, Jakarta Barat, Minggu (25/9/2022). Rekomendasi ini merupakan hasil dari Muskercab tersebut.
Hasil Muskercab ini dibacakan oleh Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, Abdul Hai. Abdul mengatakan rekomendasi terhadap Anies agar menjadi Capres ini merupakan hasil Muskercab eksternal.
Rekomendasi pertama adalah memberikan apresiasi atas kinerja Anies selama lima tahun bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dua, merekomendasikan bapak Haji Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden kepada Mukerwil (Musyawarah Kerja Wilayah) dari DPW PPP DKI," ujar Abdul.
Setelah diumumkan rekomendasi itu, para kader yang berada di ruang acara menyambut dengan tepuk tangan dan sorakan riuh.
"Presiden, Anies Presiden," teriak para kader PPP.
Berita Terkait
-
Sorakan 'Anies Presiden' Menggema di Musyawarah DPC PPP
-
Didukung Jadi Capres Oleh DPC PPP Se-DKI, Anies: Saya Tuntaskan Dulu Amanat Di Jakarta
-
Hasil Musyawarah PPP Jakarta Merekomendasikan Anies Menjadi Capres 2024
-
Disambut Hangat, Anies Dikalungi Sorban Lambang Partai saat Menghadiri Muskercab PPP DKI
-
Anies Baswedan Disambut Hangat di Acara PPP Jakarta, Dukungan Maju Capres Menggema
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Trump Ancam Timnas Iran: Mundur dari Piala Dunia 2026 Kalau Tak Mau Celaka
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
Terkini
-
Kronologi Dittipideksus Bareskrim Geledah Perusahaan di Jatim Terkait Tindak Pidana Minerba
-
KPK Ungkap Peran Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur di Kasus Kuota Haji yang Jerat Gus Yaqut
-
Kuasa Hukum Kerry Riza Soroti Salinan Putusan Belum Terbit, Nilai Hambat Proses Banding
-
Donald Trump Panik! Eks Penasihat Keamanan AS: Terjebak Perang Iran, Bingung Caranya Keluar
-
Niat Licik Benjamin Netanyahu Tersebar, Iran Semakin Terdesak
-
5 Fakta Kades Nyentrik Hoho Alkaf Dikeroyok Massa LSM: Baju Robek hingga Tuding Kapolsek Tak Sigap
-
Sore Ini, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Bahas Kesiapan Lebaran
-
Iran Ancam Bombardir 15 Negara Muslim yang Masih Bela Rezim Zionis, Indonesia Termasuk?
-
KY Periksa Etik 2 Hakim PN Depok yang Kena OTT di KPK
-
Linglung hingga Tabrakan: Mengapa Tramadol Ilegal Masih Leluasa Dijual?