Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyatakan sampai saat ini PPP belum mendukung kandidat manapun untuk menjadi Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang. Mardiono menyatakan keputusan ini ditentukan oleh koalisi.
Diketahui, seluruh Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PPP DKI Jakarta telah menyatakan akan merekomendasikan nama Gubernur Anies Baswedan sebagai Capres. Namun, Mardiono mengatakan nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari NasDem dan PAN itu belum menentukan nama.
"Kita belum pernah menyebutkan siapapun, jadi tolong sabar dulu nanti pada saatnya nanti akan kita umumkan," ujar Mardiono di hotel Grand Cempaka, Jakarta Barat, Minggu (26/9/2022).
Menurut Mardiono, sebelum menentukan siapa kandidat yang akan diusung sebagai Capres, KIB akan lebih dulu mengadakan pertemuan. Nantinya akan ada pembahasan dari beberapa nama yang direkomendasikan tiap partai.
"Di PPP itu kan ada para kyai, guru tentu akan lewat istiqarah. Melalui musyawarah nanti ada akhlakul ulama tentu itu akan dilalui," ujarnya.
Namun, KIB disebutnya sampai saat ini belum membahas satu namapun. Koalisi masih fokus membahas program untuk dikerjakan bersama nantinya.
"Nah itu pun tahap itu baru sampai tahap program yang dirangkum oleh ketiga partai itu. Yang kita persembahkan untuk rakyat. Ini loh ketiga partai itu mau begini. Tapi belum sampai Capres," imbuh dia.
DPC PPP Se-DKI Dengungkan Anies Jadi Capres
Sebelumnya, seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) DKI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta merekomendasikan Gubernur Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga: Didukung Jadi Capres Oleh DPC PPP Se-DKI, Anies: Saya Tuntaskan Dulu Amanat Di Jakarta
Hal ini dalam Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) ke-1 serentak DPC PPP DKI Jakarta dan launching pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di Hotel Grand Paragon, Mangga Besar, Jakarta Barat, Minggu (25/9/2022). Rekomendasi ini merupakan hasil dari Muskercab tersebut.
Hasil Muskercab ini dibacakan oleh Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, Abdul Hai. Abdul mengatakan rekomendasi terhadap Anies agar menjadi Capres ini merupakan hasil Muskercab eksternal.
Rekomendasi pertama adalah memberikan apresiasi atas kinerja Anies selama lima tahun bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Dua, merekomendasikan bapak Haji Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden kepada Mukerwil (Musyawarah Kerja Wilayah) dari DPW PPP DKI," ujar Abdul.
Setelah diumumkan rekomendasi itu, para kader yang berada di ruang acara menyambut dengan tepuk tangan dan sorakan riuh.
"Presiden, Anies Presiden," teriak para kader PPP.
Berita Terkait
-
Sorakan 'Anies Presiden' Menggema di Musyawarah DPC PPP
-
Didukung Jadi Capres Oleh DPC PPP Se-DKI, Anies: Saya Tuntaskan Dulu Amanat Di Jakarta
-
Hasil Musyawarah PPP Jakarta Merekomendasikan Anies Menjadi Capres 2024
-
Disambut Hangat, Anies Dikalungi Sorban Lambang Partai saat Menghadiri Muskercab PPP DKI
-
Anies Baswedan Disambut Hangat di Acara PPP Jakarta, Dukungan Maju Capres Menggema
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!