Suara.com - Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga prihatin setelah mengetahui ribuan anak asli warga setempat di tempat tugasnya di Papua Barat putus sekolah.
"Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan," ujar Kapolda dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) bertajuk pendidikan di Manokwari, Selasa (27/9/2022).
Ia mengatakan, Polda Papua Barat melalui direktorat pembinaan masyarakat (Dit Binmas) akan turut berkontribusi melalui intervensi program, untuk memacu semua pemangku kepentingan agar 'tersinggung' dan peduli terhadap generasi putus sekolah tersebut.
"Pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak untuk bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan," katanya.
Kesempatan tersebut Kapolda juga berkomitmen mengawal anggaran pendidikan di Papua Barat agar penggunaannya tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan.
"Polda Papua Barat sudah menggelar rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pengawasan riil anggaran pendidikan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang direncanakan" tegas Kapolda.
Kesempatan tersebut akademisi Universitas Papua Profesor Agus Sumule membeberkan data anak-anak putus sekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 68.988 orang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Papua Barat.
"Fakta saat ini 68.988 anak di Papua Barat putus sekolah, karena berbagai latar belakang ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit karena pengaruh lingkungan," ujar Profesor Sumule.
Ia juga berharap melalui kerjasama Polda Papua Barat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan evaluasi terhadap masalah pendidikan di Papua Barat. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Dituding Terlibat, PJ Papua Barat Paulus Waterpauw Layangkan Somasi ke Kuasa Hukum Lukas Enembe
-
Prajurit TNI di Papua Barat Diminta Jangan Cengeng
-
Profil Paulus Waterpauw, PJ Gubernur Papua Barat yang Somasi Pengacara Lukas Enembe
-
Penjabat Gubernur Papua Barat Marah Dituding Terlibat Dalam Penetapan Tersangka Lukas Enembe
-
Komentari Penangkapan Gubernur Enembe, Tokoh Pemuda Papua: Siapapun yang Bersalah Harus Diberi Sanksi Hukum
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah