Suara.com - Pemerintah Australia mengatakan sedang menyiapkan upaya pemulangan lebih dari 20 perempuan dan 40 anak-anak yang saat ini berada di pusat penahanan di Suriah.
Mereka sudah berada di tahanan sejak jatuhnya kelompok yang menamakan dirinya Islamic State (IS), atau Negara Islam, di tahun 2019.
Banyak di antaranya adalah istri, janda atau saudara perempuan dari pejuang IS. Beberapa dari mereka juga mengaku mendapat paksaan atau dibohongi sehingga akhirnya bisa tiba di Suriah dan kawasan lainnya di Timur Tengah.
Salah satu tokoh dari partai Buruh di Australia, Tanya Pilbersek, mengatakan pemerintah Australia akan mengikuti saran badan keamanan.
"Ada 40 anak-anak Australia yang sekarang tinggal di salah satu tempat paling berbahaya di dunia, di kamp pengungsian," katanya kepada jaringan televisi Channel 7.
"Beberapa perempuan dibawa ke sana ketika mereka masih kecil, kemudian dinikahkan dengan pejuang IS, beberapa orang lagi ditipu, yang lain dipaksa ke sana."
"Ketika mereka kembali ke Australia, saya kira penting sekali nantinya mereka mendapatkan konseling."
"Tetapi saya kira bagi semua yang terlibat, akan ada kemungkinan besar badan keamanan kita akan tetap melakukan pemantauan terhadap mereka."
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Bayangan Karen Andrews dari partai oposisi Partai Liberal kepada ABC, mengatakan memulangkan warga Australia dari Suriah adalah hal yang "sangat berbahaya", saat dirinya masih menjabat menteri.
Baca Juga: Anggota ISIS Ledakkan Diri di Suriah dan Afghanistan, Ulama Taliban Jadi Korban
"Saya tidak mau mengorbankan pejabat Australia untuk pergi ke Suriah dalam berupaya memulangkan mereka," katanya.
"Saya khawatir dengan radikalisasi, tidak saja untuk para perempuan, namun juga terutama pada anak-anak."
"Dan yang ketiga, saya juga khawatir dengan risiko orang-orang ini kembali ke Australia, karena mereka bisa jadi tidak teradikalisasi, namun kemudian menjadi radikal setelah kembali ke sini."
Akademisi dari Victoria University di Melbourne, Debra Smith, yang banyak melakukan penelitian mengenai tindakan kekerasan ekstrem, mengatakan Australia memiliki kewajiban untuk memulangkan perempuan dan anak-anak tersebut.
"Saya kira adalah hal yang wajar ketika ada yang khawatir dan takut, mamun bagi mereka yang bekerja di bidang ini dan mereka yang sudah paham prosesnya, sudah tahu cara menyeimbangkan antara potensi ancaman dan apa yang harus dilakukan untuk membuat mereka kembali ke masyarakat," katanya.
"Hanya lewat proses integrasi kita akhirnya bisa membuat kita semua merasa aman."
Berita Terkait
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga
-
Potret 30 Tahun Plaza Senayan, Ikon Lifestyle Jakarta yang Tetap Hits Lintas Generasi
-
KPK: Bukan Hanya Khalid Basalamah, Sejumlah PIHK Juga Kembalikan Uang Kasus Haji
-
Resmi! Seskab Teddy Emban Tugas Baru Sebagai Duta Sekolah Rakyat
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
-
Merantau ke Kota Kecil, Danu Tetap Sulit Cari Kerja: Sampai Melamar Pawang Satwa
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
Terkini
-
Resmi Disahkan! Panduan Lengkap UU PPRT: Apa yang Berubah bagi Majikan dan Pekerja?
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
'Kiamat' Pandemi COVID-19 Bisa Terulang Jika Selat Hormuz Terus Diblokir Iran
-
Singgung Kasus Rocky Gerung, Todung Tak Yakin Saiful Mujani Berakhir di Pengadilan
-
Perintah 'Tembak Mati' Donald Trump: Selat Hormuz di Ambang Perang Terbuka!
-
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Penyimpangan dan Pengelolaan Tambang
-
Bantargebang di Ambang Kolaps, DPRD DKI Desak Strategi Pengelolaan Sampah Segera Dieksekusi
-
Dikaitkan dengan Kasus Kuota Haji, Khalid Basalamah Tegaskan Tak Pernah Interaksi dengan Gus Yaqut
-
Gus Lilur Gaungkan 'Abuktor' di Muktamar NU 2026: Syarat Mutlak Pemimpin PBNU Bebas Korupsi
-
Hari Bumi: BNI Rehabilitasi 50 Hektare Mangrove di Banyuwangi, Berikan Dampak Ekonomi ke 5.000 Warga