Suara.com - Tak disangka, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diusulkan untuk maju sebagai capres 2024. Usulan tersebut datang dari penyanyi kondang Iwan Fals.
Iwan Fals sendiri mengomentari sosok Luhut yang lagi-lagi mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi. Luhut diminta orang nomor satu di Indonesia itu untuk mengurus masalah perekonomian negara.
Tugas itu pun dikomentari dengan tegas oleh Iwan Fals. Melalui akun Twitternya, Iwan Fals mendorong Luhut untuk sekalian saja maju sebagai capres di Pilpres 2024.
Selama ini, sosok politikus Partai Golkar tersebut memang dikenal sebagai "menteri segala urusan". Julukan itu melekat kepada Luhut karena kerap mengurusi berbagai persoalan di luar bidangnya sebagai Menko Marves.
Luhut sendiri mengaku senang dengan banyaknya urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Ia bahagia karena sampai sekarang masih dipercaya menjadi bagian untuk mengatur negara Indonesia. Baginya, ini merupakan kepuasan tersendiri.
Berikut ini sepak terjang Luhut di era Presiden Jokowi yang sudah berbakat mengurus berbagai persoalan. Rekam jejak ini tentu bisa menjadi modal Luhut jika memang ingin memeriahkan Pemilu 2024 sebagai capres.
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah adanya perombakan pada 27 Juli 2016. Ia menggantikan Rizal Ramli.
2. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia
Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Pusat hingga Daerah Gunakan Kendaraan Listrik
Selain itu, rekam jejak Luhut Binsar Panjaitan ternyata pernah sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Jabatan ini ia emban pada 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015, saat Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden pada periode pertamanya.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Pada 2015, Luhut Binsar Panjaitan pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada 12 Agustus 2015.
4. Plt atau Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Rekam jejak Luhut Binsar Panjaitan selanjutnya yakni menjadi plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Penetapannya dalam jabatan ini setelah Arcandra Tahar menghadapi kasus kepemilikan Paspor Amerika Serikat.
5. Ketua Panitia Nasional International Monetary Fund – World Bank 2018
Luhut ditetapkan sebagai Ketua Panitia Nasional IMF – World Bank saat Indonesia menjadi tuan rumah IMF-World Bank. Event tersebut dilaksanakan di Bali pada 2018.
6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri menjadi dasar pembentukan P3DN. Luhut Binsar Panjaitan pun ditetapkan menjadi Ketua P3DN pada 2018.
7. Plt Menteri Perhubungan
Rekam jejak Luhut Binsar Panjaitan selanjutnya yakni menjadi Plt atau pelaksana tugas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setlah ia terpapar COVID-19 pada bulan Maret 2020.
8. Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Luhut Binsar Panjaitan mnggantikan Edhy Prabowo yang terseret kasus korupsi benih lobster.
9. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
KPCPEN diketuai oleh Airlangga Hartanto dan wakilnya yakni Luhut Binsar Panjaitan. KPCPEN ini dibentuk pada 20 Juli 2020.
10. Koordinator PPKM Jawa-Bali
Puncak tingginya kasus COVID-19 pada jUli 2020 membuat pemerintah memberlakukan PPKM. Luhut Binsar Panjaitan pun diberi amanah sebagai koordinator PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
11. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Presiden Jokowi mengangkat Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional ini dibentuk pada 22 Juni 2021. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021. Jokowi pun mengangkat
12. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
Pada 8 September 2021, Luhut Binsar Panjaitan ditetapkan sebagai Ketua Tim Gernas BBI. Tim ini beranggotakan Gubernur BI, Ketua OJK, dan Menko Bidang Perekonomian.
13. Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung
Pada 6 Oktober 2021, Luhut Binsar Panjaitan ditetapkan sebagai ketua komite Kereta Cepa Antara Jakarta dan Bandung. Penetapan ini bertepatan dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.
14. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut Binsar Panjaitan dipilih sebagai Ketua Dewan SDA bersamaan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan SDA Nasional.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
Berita Terkait
-
Tahun Depan, Pemerintah Pusat hingga Daerah Gunakan Kendaraan Listrik
-
Luhut: Tolong Kita Semua Hati-hati, Ketidakpastian Ekonomi Dunia Sangat Tinggi
-
Indonesia akan Dihantam Badai Ekonomi, Menko Luhut: Today Its a Perfect Storm
-
Mulai Tahun 2023, Pemerintah Daerah Wajib Gunakan Kendaraan Listrik
-
Puan Maharani 'Gaspol' Meski Elektabilitas Anjlok, Kini Diprediksi Bakal Gandeng KIB di Pilpres 2024
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera