Rakyat Sedang Sulit, Demokrat: Elit Politik Pendukung Pemerintah Jangan Cuma Sibuk Mikirin Kapan Lagi Bisa Gunting Pita

Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta pemerintah dan elit politik nasional pendukung pemerintah, lebih baik fokus bekerja saja. Menurutnya, rakyat sedang susah, jangan malah elit politik pendukung pemerintah sibuk mengaku-aku punya prestasi.

Pernyataan Herzaky itu menyusul sejumlah elit politik pendukung pemerintah turut merespons pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masyarakat lebih sejahtera.

"Rakyat sedang susah, jangan malah elit politik pendukung pemerintah sibuk mengaku-aku punya prestasi, padahal rakyat tidak merasakan manfaat apa yang dilakukan para elit itu. Lebih baik fokus saja bekerja yang memberikan manfaat untuk rakyat, jangan sibuk memikirkan kapan lagi bisa gunting pita," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).

Herzaky mengklaim rakyat memang yang menilai kalau pemerintahan era SBY dan Demokrat banyak yang jauh lebih baik dibandingkan sekarang.

"Harga-harga kebutuhan pokok naik terus sekarang, belum lagi listrik, gas, bensin juga ikut berkejaran naik, sedangkan gaji PNS, TNI, Polri naiknya jarang, baru 2 kali selama era Jokowi ini, dan itu pun kisaran 5 persen naiknya," ungkapnya.

Menurutnya, di era SBY gaji PNS, anggota TNI, Polri, naik 9 kali hampir setiap tahun, dan kenaikannya sempat berkisar 15-19 persen di lima tahun pertama. Kemudian diklaimnya juga kemampuan daya beli masyarakat pun rata-rata meningkat 10,4 persen tiap tahunnya.

Lalu soal kemiskinan juga Herzaky mengklaim era SBY berhasil membawa 8,42 juta jiwa penduduk miskin lepas dari kemiskinan, atau 842 ribu penduduk miskin tiap tahunnya.

"Bayangkan, dapat warisan 36,15 juta jiwa penduduk miskin dari era Ibu Mega tahun 2004, dengan keberpihakan Pemerintahan SBY kepada rakyat, jumlah penduduk miskin bisa turun hingga 27,72 juta jiwa pada tahun 2014. Sedangkan Jokowi selama lima tahun sebelum pandemi saja, hanya mampu menurunkan kemiskinan menjadi 24,79 juta jiwa di 2019," tuturnya.

Untuk itu, ia menyayangkan kualitas senior atau elit parpol pendukung pemerintah sekarang. Menurutnya, para elit tidak melihat data secara utuh dan hanya memotong-motong data agar terlihat bagus prestasinya.

Baca Juga: Vaksin Covid Buatan Indonesia Bernama IndoVac Diluncurkan

"Semoga senior-senior elit pemerintah lainnya, lebih fokus membantu Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat. Mewariskan pembangunan yang memberikan fundamental kuat untuk pemerintahan selanjutnya, seperti yang dilakukan pemerintahan SBY, pemerintahan Mega, dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bagaimanapun, pembangunan memang harus berkelanjutan dan memberikan perubahan berupa manfaat untuk rakyat. Bukan untuk elit," pungkasnya.

Sindiran PAN

Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai apa yang dilakukan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan membanding-bandingkan kepemimpinan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan saat ini tidak lah elok dan kurang bijak.

"Menurut saya, rasanya tidak elok dan tidak bijak jika ada pernyataan dari pimpinan partai politik yang setelah tidak berkuasa untuk membanding-bandingkan pemerintahan sekarang dengan dirinya dulu," kata Viva saat dihubungi, Rabu (12/10/2022).

Menurutnya, jika seorang pengamat atau pun akademisi yang membanding-bandingkan kepemerintahan, maka hal iti dianggap masih wajar. Terlebih memang kritik juga pantas disampaikan untuk kemajuan bangsa.

Ia pun menjelaskan, mengapa pernyataan AHY tak elok dan kurang pantas, yakni karena setiap pemimpin negara atau presiden lahir dan hadir dalam waktu tertentu, dengan tantangan masalah tertentu, dengan segala kelemahan dan kelebihan tertentu.

Menurutnya, justru dengan elit politik membanding-bandingkan malah membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya.

"Apakah untuk tujuan meningkatkan elektoral partainya agar mendapat simpati rakyat, atau untuk mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi, atau terkena dampak post power syndrome?," ungkapnya.

Ia mengatakan, dalam kenyataannya kondisi Indonesia pasti tidak bisa lepas dari pengaruh ekonomi global.

Menurutnya, adanya dampak perang dagang dan sistem proteksionisme Amerika Serikat, pandemi Covid-19, dan faktor eksternalitas ekonomi politik lain pasti mempengaruhi terhadap kondisi internal nasional.

Untuk itu, Viva meminta jika masih ada kekurangan dari pemerintah sekarang, agar bisa dicarikan solusi dengan menawarkan ide dan gagasan yang kontektual, konstruktif, dan bersama-sama untuk merumuskan kebijakan negara yang dapat dijalankan secara operasional.

"Ide dan gagasan dalam berpolitik sangat penting untuk kesehatan demokrasi, agar kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Saling menjaga etika pergaulan politik," pungkasnya.