Suara.com - Partai NasDem resmi menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.
Berdasarkan hal itu, DPP Partai NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan. Peringatan keras itu diberikan sebagai tanggung jawab dari NasDem.
"Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem," tulis rilis NasDem dikutip Kamis (12/10/2022).
Selain penonaktifan dari kepengurusan DPP, Zulfan kekinian juga dilarang keras memberikan pernyataan kepada media.
"Kedua, melarang keras untuk memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsionaris Partai NasDem," tulis NasDem.
NasDem berharap peringatan keras terhadap Zulfan dapat memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsionaris Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat pembawa perubahan.
"Dengan cara memberikan pernyataan yang menambah nilai positif dan juga memberikan pemahaman baik terhadap publik. Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat," tulis NasDem.
Baca Juga: Pantas Saja NasDem Terus 'Dihajar', Pengamat: PDIP Sudah Tahu Anies Baswedan Bakal Menang
Berita Terkait
-
Pantas Saja NasDem Terus 'Dihajar', Pengamat: PDIP Sudah Tahu Anies Baswedan Bakal Menang
-
Jika Serius Maju Pilpres 2024, Anies Baswedan Dinilai Hanya Bisa Gandeng Dua Partai Ini
-
Muncul Istilah 'Nasdrun' Buntut Deklarasi Anies, PKS: Polarisasi yang Rugikan Bangsa!
-
Dinilai Lepas dari Pemerintahan, NasDem: Kita Ingin Kawal Pak Jokowi Agar Soft Landing
-
Nasdrun Menggema Usai Anies Baswedan Jadi Capres NasDem, Sudah Terkotak-kotak Politik Identitas Jelang Pilpres 2024
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
Terkini
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional