Suara.com - Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 oleh Partai NasDem memunculkan berbagai respons. Termasuk respons negatif yang dilontarkan para buzzer.
Mengutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Anies turut menerima berbagai ejekan hingga olok-olokan dari buzzer yang berstatus quo. Salah satu olokan terkait deklarasi Anies adalah memplesetkan nama NasDem menjadi Nasdrun.
Hinaan 'Nasdrun' tersebut merupakan gabungan dari NasDem dan kadrun. Kata kunci itu pun sempat ramai menjadi perbincangan buzzer di media sosial.
Olokan buzzer terhadap Anies dan Partai NasDem itu pun dibalas oleh Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS). Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta semua pihak untuk tidak melakukan provokasi.
Menurutnya, idiom-idiom seperti 'Nasdrun' bisa membawa masyarakat pada polarisasi politik seperti sebelumnya. Karena itu, sudah sepantasnya kata-kata seperti itu tidak lagi diucapkan menjelang Pemilu 2024 karena merugikan bangsa.
“Jangan memulai polarisasi dengan sebutan atau idiom yang provokatif semacam Nasdrun," tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10/2022).
"Dulu sebutan kadrun juga disematkan pihak lain, terutama para buzzer politik, sehingga menimbulkan polarisasi yang sangat merugikan bangsa ini,” sambungnya.
Sebagai gantinya, Jazuli mengajak masyakarakat untuk menyambut pesta politik dengan gagasan yang mencerdaskan bangsa. Di antaranya menunjukkan kualitas dan kapabilitas, narasi positif dan prestasi.
Hal tersebut demi memajukan demokrasi di Indonesia, agar semakin bernas dan cerdas. Jazuli juga menyebut bahwa bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkualitas.
“Kita butuh calon pemimpin yang berkualitas. Yang berlatar kepala daerah silahkan ceritakan program unggulannya dalam memimpin daerah. Yang berlatar menteri silahkan tunjukkan capaiannya dalam memajukan sektor kementeriannya," jelasnya.
"Yang berlatar pimpinan lembaga negara tunjukkan kemampuan dalam memajukan lembaganya. Jangan ditarik-tarik pada polarisasi yang memecah belah bangsa,” tandas anggota DPR RI dari Dapil Banten II ini.
Berita Terkait
-
Bantah Revitalisasi Halte TransJakarta Bundaran HI Langgar Cagar Budaya, Anies Klaim Kantongi Surat dari TACB
-
Anies Perlu Waspada ke Ganjar-Airlangga, Bisa Kalah Kalau Berpasangan dengan Sosok Ini
-
PR Jokowi ke PJ Gubernur DKI Jakarta: Masalah Banjir, Macet dan Tata Ruang
-
Heru Pj Gubernur Terpilih Ungkap 3 Pesan Titipan Jokowi saat Temui Anies, Nama Fauzi Bowo Ikut Disebut
-
Surat Cinta Rocky Gerung Untuk Oligarki: Silahkan Nyumbang Anies Baswedan Tapi...
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga
-
Suara.com dan PLN Kupas Tuntas Kendaraan Listrik di Jabar, Ini Fakta Terbarunya
-
500 Titik Bazar Murah Jakarta, Strategi Pasar Jaya Kendalikan Harga Pangan Jelang Ramadan
-
Kemensos Akan Bagikan Jadup Rp450 Ribu per Bulan untuk Korban Banjir Sumatra Pekan Ini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan