Suara.com - Keputusan Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 telah menuai beragam respons. Salah satunya dari PDIP yang sempat menyebut jika NasDem keluar dari pemerintahan Presiden Jokowi.
Mengutip Wartekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, eksistensi NasDem di lingkungan Istana pun mulai dipertanyakan. Penilaian itu lantas dijawab dengan tegas oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Hermawi Taslim.
Hermawi menegaskan Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin hingga masa jabatan mereka tuntas. Komitmen NasDem, lanjutnya, tidak perlu diragukan lagi.
"Pak Surya Paloh dengan tegas mengatakan kita selalu bersama dan mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi sampai 2024. Jadi komitmen kita sampai akhir," tegas Hermawi Taslim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/10/2022).
Komitmen tersebut bahkan sudah diungkapkan Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Saat itu, Surya Paloh menegaskan bahwa pihaknya berjanji untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga berakhir dengan baik.
"Kita ingin mengawal Pak Jokowi agar soft landing hingga selesai tugasnya," katanya.
Hermawi mengatakan, Partai NasDem sejak awal sudah menunjukkan loyalitasnya kepada Presiden Jokowi. Bahkan, pada Pilpres 2014, NasDem menjadi partai pertama yang mencalonkan Jokowi sebagai capres.
Komitmen itu dilanjutkan periode kedua atau Pilpres 2019, di mana Partai Nasdem kembali menjadi partai pertama yang mencalonkan Jokowi.
Lewat dua pengalaman dan sejarah manis tersebut, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi dinilai telah memiliki chemistry yang cukup kuat dan komunikasi yang baik.
"Saya boleh mengatakan yang paling bagus hubungan ketua partai dengan Jokowi di antaranya Pak Surya," jelas Hermawi.
Dalam kesempatan ini, ia juga menegaskan hubungan Surya Paloh dengan Jokowi baik-baik saja. Apabila ada partai politik yang menyindir, maka Partai NasDem menganggap itu hanyalah bagian dari opini saja.
Karena itu, Hermawi menegaskan agar dukungan NasDem kepada Anies jangan ditafsirkan Nasdem keluar dari koalisi pemerintahan. Persoalan Anies untuk kontestasi 2024 sampai 2029, tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang berakhir di 2024.
Berita Terkait
-
Anies Jawab Kritikan Soal Pembangunan Halte Transjakarta Bundaran HI: Biar Semua Warga Bisa Nikmati Keindahan
-
Ganjar Pranowo Jangan Patah Arang! Kalau Serius Ingin Maju Capres 2024, Segera Lakukan Hal Ini
-
Ngaku Tak Ingin Membanding-bandingkan, AHY Sebut Indonesia Lebih Sejahtera di Era SBY: Kita Butuh Perubahan!
-
Halte Transjakarta Bundaran HI Tak Jadi Diresmikan Anies, Wagub DKI: yang Penting Berfungsi
-
4 Pernyataan Pedas hingga Kocak Gibran Rakabuming Raka Tanggapi Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar