Waketum Yakin kalau Kader Nasdem kena Reshuffle Bukan karena Jokowi Marah Setelah Deklarasikan Anies

Padahal Anies sendiri dinilai sebagai pihak oposisi dari pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, NasDem sendiri merupakan salah satu partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024.

Karena itulah, belakangan muncul dugaan kabinet pemerintahan Jokowi akan retak, serta tentu berujung dengan dicopotnya sejumlah menteri perwakilan NasDem.

Sebagai informasi, saat ini ada 3 menteri Jokowi yang berasal dari NasDem. Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Isu inilah yang kemudian ditanggapi oleh Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. Ia mengklaim NasDem tetap akan solid dan loyal dalam mendukung Jokowi hingga akhir masa kepemimpinan pada 2024 mendatang.

"Kita memegang etik dan juga dalam konteks kita mensupport pemerintah, sampai tahun 2024, tanpa syarat, tanpa mahar," ucap Sugeng, dikutip Suara.com dari program Newscast besutan CNN Indonesia, Selasa (11/10/2022).

"Bahwa dengan keputusan ini lantas dinilai atau dipandang oleh Pak Jokowi lantas misalnya ada tindakan-tindakan politik, itu adalah hak prerogatif presiden," sambung Sugeng.

Salah satu tindakan politik yang mungkin bisa terjadi adalah reshuffle kabinet, mengingat PDI Perjuangan sendiri telah menyindir keberadaan "si biru" yang terlepas dari pemerintahan Jokowi.

Wacana reshuffle itu pun ditanggapi tanpa beban oleh Sugeng. "Misalnya terus ada reshuffle, itu hak prerogatif presiden," tegas Sugeng.

"Tapi kita tetep men-support sampai tahun 2024 berakhir," sambung Sugeng menegaskan kembali dukungan pihaknya terhadap pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Isu Reshuffle Menguat, NasDem Tetap Legawa Ada Tidaknya Kader di Kabinet: Kawal Jokowi hingga 2024

Namun ketegasan Sugeng ini kurang mendapat respons yang positif dari PDIP. Diwakili oleh Andreas Hugo Pareira di forum yang sama, ia menilai nantinya masyarakat lah yang akan menilai bagaimana integritas dan tanggung jawab politik yang terjadi di lapangan.