Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan, partai besutan Surya Paloh tidak pernah menyatakan kalau Anies Baswedan merupakan antitesis Presiden Jokowi.
Ia bahkan mengemukakan, jika pernyataan yang pernah diucapkan kader NasDem, Zulfan Lindan tidak mewakili partai.
"Siapa yang bilang kalau Anies itu antitesis Jokowi. NasDem tidak pernah bilang itu," kata Johnny kepada wartawan dikutip Selasa (18/10/2022).
Ia membantah adanya anggapan Anies merupakan antitesis Jokowi itu pernyataan resmi dari partainya. Menurutnya, kalau pun ada, itu hanya pernyataan perorangan saja dari mulut Zulfan Lindan sebelum dinonaktifkan sebagai kader NasDem.
"Tidak perlu ada anggapan itu. Karena sudah diklarifikasi atas anggapan itu. Kalau soal figurnya maka tadi sudah dijelaskan di rapat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Johnny menyampaikan, NasDem lewat ketua umumnya yakni Surya Paloh sudah menegaskan kalau pihaknya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi.
Terlebih menurutnya, tak perlu diragukan lagi kecintaan NasDem terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
"Disebutkan mengenai semangat dan restorasi dan kecintaan kepada Indonesia. Nasdem terhadap NKRI tidak perlu diragukan. Semua pergerakan politik partai nasdem adalah demi kepentingan NKRI," katanya.
Pernyataan PDIP
Baca Juga: Sebut Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Nonaktifkan Zulfan Lindan untuk Cegah Daya Rusak ke Partai
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, alasan pihaknya hanya mengkritisi Partai NasDem usai deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bukan partai-partai lain.
Salah satunya, NasDem sempat menyebut Anies sebagai antitesis dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Atas dasar tersebut, ia kemudian memilih untuk merespons NasDem. Pasalnya, menurut Hasto, hal pernyataan antitesa tersebut justru bisa mengganggu jalannya Pemerintahan Jokowi.
"Karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan, sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," tuturnya.
Memang sebelumnya, Politisi NasDem Zulfan Lindan menyampaikan, NasDem sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bacapres.
Zulfan bahkan menyebut, Anies merupakan antitesis dari Presiden Jokowi sehingga sangat cocok diusung menjadi calon presiden. Pernyataan Zulfan itu disampaikan di salah satu media pemberitaan.
Berita Terkait
-
Tegaskan Komitmen NasDem di Pemerintahan, Surya Paloh Singgung 'Partai Tolol Atau Loyal', Analis: Tidak Aneh
-
Klaim Demi Koalisi Tetap Stabil, NasDem Minta Anies Pilih Cawapres dari Non-Partai: Artinya Dia Bukan Siapa-siapa
-
Surya Paloh Tak Gentar Dihina Bodoh Usai Usung Anies Baswedan, Sebut Semua Tak Berjalan Mulus: Kita Tak Pernah Berubah!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral
-
DPR Ungkap Dana Transfer Daerah 2027 Disunat Rp300 Triliun, Gaji PPPK Terancam Macet
-
Sejarah Baru! Rakyat Bisa Pilih Sendiri Logo HUT ke-81 RI, Prabowo Siapkan Hadiah Undangan ke Istana
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
-
LPSK Siap Lindungi Korban Lain Taufik Hidayat: Jangan Takut, Segera Lapor!
-
Terpilih dari 600 Pendaftar, 9 Siswa Indonesia Lanjut Kuliah ke Jepang dengan Beasiswa Penuh
-
Ada Upaya 'Jurang Pemisah' Prabowo-Gibran? Gerindra Buka Suara Soal Isu Suap BEM UBK