Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan, partai besutan Surya Paloh tidak pernah menyatakan kalau Anies Baswedan merupakan antitesis Presiden Jokowi.
Ia bahkan mengemukakan, jika pernyataan yang pernah diucapkan kader NasDem, Zulfan Lindan tidak mewakili partai.
"Siapa yang bilang kalau Anies itu antitesis Jokowi. NasDem tidak pernah bilang itu," kata Johnny kepada wartawan dikutip Selasa (18/10/2022).
Ia membantah adanya anggapan Anies merupakan antitesis Jokowi itu pernyataan resmi dari partainya. Menurutnya, kalau pun ada, itu hanya pernyataan perorangan saja dari mulut Zulfan Lindan sebelum dinonaktifkan sebagai kader NasDem.
"Tidak perlu ada anggapan itu. Karena sudah diklarifikasi atas anggapan itu. Kalau soal figurnya maka tadi sudah dijelaskan di rapat," ungkapnya.
Lebih lanjut, Johnny menyampaikan, NasDem lewat ketua umumnya yakni Surya Paloh sudah menegaskan kalau pihaknya tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi.
Terlebih menurutnya, tak perlu diragukan lagi kecintaan NasDem terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
"Disebutkan mengenai semangat dan restorasi dan kecintaan kepada Indonesia. Nasdem terhadap NKRI tidak perlu diragukan. Semua pergerakan politik partai nasdem adalah demi kepentingan NKRI," katanya.
Pernyataan PDIP
Baca Juga: Sebut Anies Antitesis Jokowi, Nasdem Nonaktifkan Zulfan Lindan untuk Cegah Daya Rusak ke Partai
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, alasan pihaknya hanya mengkritisi Partai NasDem usai deklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden bukan partai-partai lain.
Salah satunya, NasDem sempat menyebut Anies sebagai antitesis dari Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
"Karena antitesa. Bayangkan ketika itu disampaikan sebagai suatu antitesa kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi sedang menjabat yang juga sedang didukung oleh partai politik termasuk Nasdem. Ketika itu disampaikan oleh DPP-nya lho yang menyampaikan, sebagai antitesa," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Atas dasar tersebut, ia kemudian memilih untuk merespons NasDem. Pasalnya, menurut Hasto, hal pernyataan antitesa tersebut justru bisa mengganggu jalannya Pemerintahan Jokowi.
"Karena ini menciptakan kerumitan dan persoalan kepada tata pemerintahan, sementara yang dibahas presiden dengan menteri itu berkaitan dengan masa depan bangsa dan negara. Kalau itu bocor ke antitesanya gimana? Jadi aspek etika menimbulkan persoalan tata pemerintahan yang serius," tuturnya.
Memang sebelumnya, Politisi NasDem Zulfan Lindan menyampaikan, NasDem sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat dialektika sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bacapres.
Berita Terkait
-
Tegaskan Komitmen NasDem di Pemerintahan, Surya Paloh Singgung 'Partai Tolol Atau Loyal', Analis: Tidak Aneh
-
Klaim Demi Koalisi Tetap Stabil, NasDem Minta Anies Pilih Cawapres dari Non-Partai: Artinya Dia Bukan Siapa-siapa
-
Surya Paloh Tak Gentar Dihina Bodoh Usai Usung Anies Baswedan, Sebut Semua Tak Berjalan Mulus: Kita Tak Pernah Berubah!
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check