Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya angkat bicara terkait penonaktifan Zulfan Lindan. Menurutnya, keputusan itu diambil NasDem lantaran Zulfan dianggap sudah tidak tegak lurus dengan partai.
Seperti diketahui, NasDem menonaktifkan Zulfan dari kepengurusan karena menganggap pernyataan Zulfan tidak produktif.
"Iya karena alur pikiran yang bersangkutan dan segmen-segmennya sudah tidak segaris dengan platform partai itu yang paling prinsip," kata Willy kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).
Terlebih pernyataan Zulfan menyoal 'Anies Baswedan antitesis Jokowi'. Menurut Willy, pernyataan Zulfan itu kontra produktif bagi Nasdem. Selain itu, NasDem tidak ingin pernyataan Zulfan ke depannya malah memberikan daya rusak yang lebih lagi terhadap partai.
"Karena Partai NasDem, kita punya garis yang jelas terhadap Pemerintahan Pak Jokowi terhadap garis politik lain. Tentu, kita tidak ingin hal-hal yang kemudian lebih menimbulkan damage yang merusak partai," kata Willy.
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menyampaikan, salah satu pernyataan paling tidak produktif dari Zulfan Lindan yang mengakibatkan penonaktifan Zulfan dari kepengurusan.
Pernyataan yang berbuntut penonaktifan itu yakni ucapan 'Anies Baswedan antitesis Jokowi.' Adapun kata Ali, jabatan terakhir Zulfan sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatra I, meliputi Aceh dan Sumatra Utara.
"Ya kan memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan kemudian itu kita merapatkan itu, kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya kalau si A kiri, si B kanan," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (12/10/2022).
Baca Juga: Profil Zulfan Lindan, Kader NasDem Sebut Anies Baswedan Antitesis Jokowi
Menurut NasDem, pernyataan terakhir Zulfan tidak mencerminkan NasDem, justru sebaliknya. Terlebih pernyataan itu menyinggung Presiden Jokowi, yang selama ini NasDem sebagai partai koalisi, sudah berkomitmen mengawal Jokowi hingga pemerintahannya usai.
"Padahal di sisi lain NasDem itu komit jaga pemerintahan sampai selesai dan memikirkan kelanjutan pembangunan yang sedang dilaksanakan ke depannya," kata Ali.
Sebelumnya, Partai NasDem menonaktifkan Zulfan Lindan dari kepengurusan DPP NasDem. Penonaktifan itu bunut dari pernyataan-pernyataan Zulfan beberapa waktu terakhir.
Dalam keterangan rilis yang bertanda Ketua Umum Surya Paloh, NasDem menilai pernyataan-pernyataan Zulfan di media massa tidak produktif dan jauh dari semangat, dan jati diri Partai NasDem, yaitu mengedepankan politik gagasan.
Berdasarkan hal itu, DPP Partai NasDem kemudian memberikan peringatan keras kepada saudara Zulfan Lindan. Peringatan keras itu diberikan sebagai tanggung jawab dari NasDem.
"Pertama, menonaktifkan dari kepengurusan DPP Partai NasDem," tulis rilis NasDem dikutip Kamis (12/10/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 4 Mobil Keluarga Bekas 50 Jutaan: Mesin Awet, Cocok Pemakaian Jangka Panjang
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
Pilihan
-
Tim SAR Temukan Serpihan Pesawat ATR42-500 Berukuran Besar
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
Terkini
-
Hujan Deras Kepung Jakarta, 48 RT Masih Terendam Banjir Hingga Minggu Siang
-
KPK: Eks Sekjen Kemnaker Diduga Beli Innova Zenix Pakai Uang Hasil Pemerasan TKA
-
Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026
-
Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026
-
Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026
-
Banjir Lumpuhkan Sejumlah Rute Transjakarta, Penumpang Diimbau Cek Aplikasi
-
Mendagri: Pemerintah Kembalikan TKD Rp10,6 Triliun untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar
-
Banjir Putus Akses ke Tanjung Priok, Polisi Izinkan dan Kawal Pemotor Masuk Tol
-
Banjir di Jalur Rel Semarang, Sejumlah Perjalanan Kereta Api dari Jakarta Dibatalkan dan Dialihkan
-
Meikarta Jadi Rusun Subsidi, KPK Buka Suara: Unit Kami Sita?