Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah menyatakan bahwa dirinya siap untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Ganjar menjadi salah satu nama yang mengantongi elektabilitas tertinggi dan digadang-gadang menjadi calon presiden pada 2024.
Menjawab peluang tersebut, Ganjar menyatakan siap maju menjadi capres demi bangsa dan negara.
"Kalau untuk bangsa dan negara apa sih yang kita tidak siap," ujar Ganjar.
Menurutnya, setiap anggota parpol harus siap saat diusung sebagai capres dan yang pasti diusung dalam Pilpres pasti orang-orang yang terbaik.
Meski sudah menyatakan siap untuk menjadi capres, hingga saat ini partai yang menaungi Ganjar, PDIP belum memperlihatkan tanda-tanda untuk mengusungnya. Bahkan, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu terlihat condong untuk mendukung Puan Maharani.
Menanggapi kesiapan Ganjar untuk menjadi capres, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa kesiapan Ganjar maju capres itu membawa implikasi baginya di PDIP.
Menurutnya, Ganjar seharusnya keluar dari PDIP karena keinginannya untuk menjadi capres tidak keluar dari mulut Ketum PDIP sendiri.
"Secara moral Ganjar seharusnya keluar dari PDIP. Sebab, keinginan nyapres Ganjar bukanlah keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujarnya.
Baca Juga: Salip Anies dan Ganjar, Survei Prabowo Subianto Duduki Urutan Atas, Begini Respons Gerindra
Lebih lanjut, keputusan Ganjar itu menurutnya melawan keputusan partau karena PDIP telah memberikan hak prerogatif kepada Megawati sebagai ketua umum untuk memutuskan siapa capres yang nantinya akan diusung untuk maju dalam Pilpres 2024.
Jika Ganjar tidak mundur dari partai, kemungkinan ada sanksi tegas yang akan diberikan Megawati. Bisa jadi ia akan dipecat karena mendahului keputusan.
"Bagi Ganjar, keputusannya siap nyapres tampaknya karena sudah ada sinyal dari partai lain. Partai lain belum bisa mendeklarasikan Ganjar karena secara moral tidak etis karena masih menjadi kader PDIP," tambahnya.
Keputusan Ganjar itu juga bisa jadi memang pancingan agar dipecat dari PDIP. Kalau pancingan itu berhasil, maka PDIP akan memecat Ganjar sebagai kader.
Tag
Berita Terkait
-
Menakar Peluang Gibran Maju Menjadi Calon Gubernur Jateng, Bisa Kalahkan Taj Yasin dan Hendrar Prihadi?
-
Kader PDI Perjuangan Dilarang Mendahului Keputusan Megawati Terkait Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden
-
Salip Anies dan Ganjar, Survei Prabowo Subianto Duduki Urutan Atas, Begini Respons Gerindra
-
Novel Baswedan: Tuduhan Kasus E-KTP Ke Ganjar Tidak Ada Bukti
-
Soal Capres dan Cawapres, Kader PDIP Diimbau Tak Langkahi Ketua Umum
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!