Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur usai 43 Hari Menjabat

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, mengundurkan diri karena membagikan dokumen resmi dari surel pribadinya, 43 hari setelah dirinya ditunjuk untuk memegang jabatan tersebut.

Dalam surat pengunduran diri kepada Perdana Menteri Liz Truss yang diunggah di Twitter pada Rabu (19/10), Braverman menulis bahwa sebelumnya dia mengirim dokumen resmi dari email pribadinya ke kolega parlemen yang terpercaya.

"Ini merupakan pelanggaran teknis terhadap aturan … Namun, saya harus pergi," ujarnya. "Sebagai Menteri Dalam Negeri, saya memegang standar tertinggi, dan pengunduran diri saya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Urusan pemerintah bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kesalahan mereka," lanjut Braverman dalam surat tersebut.

Selain berisi informasi tentang pengunduran dirinya, surat tersebut juga memuat komentar Braverman mengenai pemerintahan Truss.

"Kita sedang melalui masa yang penuh gejolak. Saya khawatir tentang arah pemerintah ini," kata Braverman.

Menurutnya, pemerintah Inggris saat ini tidak hanya melanggar janji utama kepada para pemilih, tetapi Braverman juga memiliki keprihatinan serius tentang komitmen pemerintah untuk memenuhi janjinya, seperti mengurangi jumlah migrasi secara keseluruhan dan menghentikan migrasi ilegal, terutama lalu lintas kapal kecil yang berbahaya.

Pengunduran ini Braverman semakin menegaskan kekacauan politik yang mencengkeram Inggris di bawah kepemimpinan PM Truss.

Sang kepala pemerintahan telah menunjuk mantan Menteri Transportasi, Grant Shapps, untuk mengisi pos yang ditinggalkan Braverman.

Sebelumnya, Jumat lalu, Truss memecat Menteri Keuangan Inggris, Kwasi Kwarteng, setelah kebijakan “anggaran mini’ yang ia perkenalkan menyebabkan kekacauan di pasar keuangan.

Truss kemudian menunjuk Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Sejak menjabat, Hunt, yang merupakan mantan Menteri Budaya, Kesehatan, Dan Luar Negeri, membalikkan hampir semua pemotongan pajak dalam anggaran untuk mengatasi masalah perekonomian. [Antara/Anadolu]