Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Sekjen NasDem) Johnny G Plate menilai perombakan kabinet alias reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia meminta jangan ada yang memengaruhi Jokowi dalam melakukan reshuffle kabinet.
Isu reshuffle berhembus kencang terlebih setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang diusungnya untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Itu hak prerogatif presiden. bapak presiden yang punya kewenangan," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2022).
Keputusan NasDem itu sempat membuat Relawan Jokowi meminta agar mantan Wali Kota Solo itu mendepak menterinya yang berasal dari NasDem. Setidaknya, ada tiga kursi menteri yang menjadi jatah NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Johnny kembali menegaskan kalau perombakan kabinet itu merupakan kewenangan Jokowi selaku pimpinan. Ia meminta kepada seluruh pihak untuk tidak memberikan pengaruh kepada Jokowi.
Terlebih saat ini, menurut Johnny Pemerintah Indonesia tengah menghadapi tantangan lantaran akan adanya ancaman resesi yang diprediksi terjadi pada 2023 mendatang.
"Jangan berusaha mempengaruhi di luar konteks, negara ini masih banyak tantangan."
Sebelumnya diberitakan, Jokowi memberikan sinyal soal perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, rencana tersebut selalu dimiliknya.
"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis.
Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejumlah menteri dari Partai NasDem yang berada di jajaran kabinet. Wacana reshuffle, terutama untuk menteri dari NasDem menguat setelah partai besutan Surya Paloh tersebut mengajukan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden.
Sementara Partai NasDem mengaku legawa dengan sikap dan keputusan Jokowi seiring tersiarnya kabar perombakan kabinet atau reshuffe. Bagi NasDem, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi secara penuh sehingga keputusan apapun nantinya harus diterima.
Pengusungan Anies Baswedan
Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh NasDem.
Memang semenjak mengusung Anies, NasDem kekinian lebih mendapat banyak sorotan. Mulai dari sebutan Nasdrun, hingga "digoyang" isu keluar kabinet.
"Jadi hak prerogartif presiden sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
Berita Terkait
-
NasDem Diseret-seret Kena Reshuffle, Johnny G Plate Sentil Pejabat yang Mau Nyapres 2024: Letakan Jabatan Menteri!
-
Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet Usai NasDem Deklarasi Anies, Sekjen PDIP: Terutama Menteri yang Antitesa!
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Kader NasDem Diduga Bakal Jadi Target Incaran, Hasto: Sangat Bagus!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya
-
BMKG Bunyikan Alarm Bahaya, Pemprov DKI Siapkan 'Pasukan Biru' hingga Drone Pantau Banjir Rob
-
Terjerat Kasus Korupsi Dinas PUPR, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU Ditahan KPK
-
PSI Sorot Kinerja Pemprov DKI Atasi Banjir Rob Jakarta: Mulai Pencegahan dari Musim Kemarau
-
Jalani Sidang dengan Tatapan Kosong, Ortu Terdakwa Demo Agustus: Mentalnya Gak Kuat, Tiga Kali Jatuh
-
Pohon Tumbang Lumpuhkan MRT, PSI Desak Pemprov DKI Identifikasi Pohon Lapuk: Tolong Lebih Gercep!