Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mempersilakan ketua umum dan elite partai politik yang hadir di HUT ke-58 untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Airlangga mengatakan, KIB yang saat ini sudah beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP masih terbuka untuk mengajak partai lain gabung.
Bahkan, ia mengemukakan, KIB siap meneken kontrak kerja sama koalisi apabila ada partai yang menginginkan bergabung pada malam puncak HUT ke-58 Golkar.
"Untuk teman-teman partai lain, Partai Golkar sangat terbuka. Siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung kita siapkan teken," kata Airlangga di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Adapun elite politik dari KIB yang terlihat, yakni Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.
Sementara itu, elite politik yang ada di luar KIB, di antaranya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin) PSI Raja Juli Antoni dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Menurut Airlangga dengan beranggotakan tiga partai, saat ini KIB telah mengantongi tiket premium untuk mengusung capres dan cawapres 2024. Tiket premium itu masih bisa ditingkatkan menjadi tiket kelas VIP apabila partai-partai lain ikut membantu dengan bergabung ke KIB.
"Kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP pak presiden," kata Airlangga kepada Presiden Jokowi yang turut hadir.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto membanggakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di hadapan Presiden Jokowi yang hadir dalam acara puncak HUT ke-58 Partai Golkar.
Baca Juga: Di Hadapan Surya Paloh, Jokowi Yakin Partai Golkar Tak Sembrono Deklarasikan Capres-Cawapres 2024
Airlangga menyampaikan kepada Jokowi bahwa KIB sudah mengantongi persyaratan presidential threshold untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden apda Pilpres 2024.
"Partai Golkar bersama dengan PAN dan PPP, sudah punya tiket pak presiden untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2024," kata Airlangga di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2022.)
Airlangga mengistilahkan tiket untuk mengusung capres dan cawapres itu laiknya tiker premium untuk menonton bola.
"Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium pak presiden. Di atas batas minimal," ujar Airlangga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Aksi Kamisan ke-900: Keteguhan Sumarsih Mencari Keadilan bagi Sang Anak
-
Ahli Hukum di Sidang Gus Yaqut: Kerugian Negara Harus Ada Sebelum Penetapan Tersangka
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Bareskrim Polri Minta Bank Perketat Aturan Buka Rekening demi Putus Aliran Dana Judi Online
-
Tak Hanya Outsourcing, Perusahaan Keluarga Fadia Arafiq juga Kuasai Proyek Makan-Minum di 3 RSUD
-
Pakar UGM: Keputusan Menag Soal Kuota Haji Belum Tentu Melanggar Hukum Tanpa Pengujian Resmi
-
Sikap RI 2024 vs 2026: Mengapa Tak Ada Lagi Kata 'Mengutuk' untuk Serangan AS-Israel ke Iran?
-
Korea Utara Uji Coba Rudal Nuklir Baru saat Timur Tengah Memanas
-
22 Tahun Terkatung-katung, JALA PRT Sebut RUU PPRT Cetak Sejarah Terlama di DPR
-
Sesalkan RI Belum Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran, FPI Tunggu Penjelasan Pemerintah