Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristoyanto menegaskan, bahwa sanksi teguran lisan yang dijatuhkan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merupakan hal yang wajar sekaligus untuk menegakkan disiplin kader.
Menurutnya, Ganjar dianggap telah melenceng dari instruksi partai nomor 4503/internal/DPP/X/2022.
Awalnya, Hasto menyampaikan, bahwa DPP PDIP bidang kehormatan partai telah melakukan persamaan terhadap penanganan kasus kader PDIP, termasuk terhadap kasus Ganjar.
"Pak Komar (Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan) ini selaku ketua DPP bidang kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, saksi teguran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Menurutnya, sanksi teguran lisan terhadap Ganjar juga sudah secara resmi ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum partai.
Ganjar, kata dia, diberikan sanksi tersebut lantaran telah melenceng dari intruksi partai. Namun tak dinyatakan melanggaran aturan partai atas ucapannya tersebut.
"Tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditandatangani oleh Ketum Partai ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," tuturnya.
"Surat ini sangat jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga, Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi nomor 4503/internal/DPP/X/2022," sambungnya.
Menurutnya, ada hal yang lebih penting dari pada ramai dengan pernyataan-pernyataan yang buat multitafsir di tengah publik. Terlebih bangsa dan negara menuntut konsentrasi penuh dari seluruh partai.
Baca Juga: Rabu Dipanggil, Mantan Wali Kota Solo Siap Dibuang PDIP Gara-gara Dukung Ganjar Pranowo
"Oleh karena itu terkait capres-cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan," pungkasnya.
Sanksi Lisan
Sebelumnya, Ganjar akhirnya dijatuhi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya siap nyapres demi bangsa dan negara.
Keputusan itu diambil usai Ganjar penuhi panggilan klarifikasi atas ucapannya tersebut di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menjelaskan, bahwa Ganjar telah memberikan klarifikasinya soal ucapan siap nyapres tersebut.
Ia menyebut, dalam ucapan Ganjar dinilai memang tidak melanggar apa pun aturan partai, namun ucapannya menimbulkan multitafsir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!