Suara.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa komitmen politik PDIP bukan hanya sekedar merawat tanaman, namun juga merawat kader. Hal itu menyusul adanya undangan klarifikasi terhadap Ganjar Pranowo terkait ucapan siap nyapres demi bangsa dan negara.
"Kalau teman-teman lihat di kantor DPP PDI Perjuangan ini makin asri tanamannya, hijau royo-royo karena dirawat dengan baik," kata Hasto usai klarifikasi Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
"Jadi kalau taman-taman saja dirawat, apalagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Merawat kader dalam perspektif yang positif dengan melakukan pendidikan politik, kaderisasi dan penugasan di lapangan, digembleng di sekolah partai, ditugaskan di struktur, eksekutif, legislatif partai," sambungnya.
Menurut Hasto penegakan disiplin partai sangat penting. Sebab PDIP dibangun dengan cita-cita besar bagi kejayaan bangsa dan negara.
"Sehingga mereka yang berpartai, anggota dan kader yang bergabung di PDI Perjuangan, pada prinsipnya sukarela, karena emotional bonding, menyatukan dirinya dengan cita-cita yang lebih besar itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, dalam konteks tersebut, kongres partai telah memutuskan diri untuk menjadi partai pelopor. Di mana setiap kader wajib berdisiplin teori, ideologi, berorganisasi, dan berdisiplin dalam pergerakan ke bawah.
Ia mengatakan, penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment.
Terakhir, Hasto menegaskan, seluruh kader partai harus taat pada keputusan kongres partai. Termasuk mengenai mandat terkait penentuan capres dan cawapres merupakan hak prerogratif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bahwa pada momentum yang tepat pasti akan diumumkan melalui pertimbangan yang mendalam dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara seperti saat Ibu Megawati mengumumkan Pak Jokowi," tuturnya.
Sanksi Lisan
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya dijatuhi sanksi teguran lisan oleh DPP PDIP buntut ucapannya siap nyapres demi bangsa dan negara. Keputusan itu diambil usai Ganjar penuhi panggilan klarifikasi atas ucapannya tersebut di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menjelaskan, bahwa Ganjar telah memberikan klarifikasinya soal ucapan siap nyapres tersebut.
Ia menyebut, dalam ucapan Ganjar itu dinilai memang tidak melanggar apa pun aturan partai, namun ucapannya menimbulkan multitafsir.
"Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," kata Komarudin usai pertemuan klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).
Kendati begitu, kata Komarudin, bidang kehormatan DPP PDIP tetap menjatuhi sanksi kepada Ganjar. Hanya saja sanksi itu hanya berupa teguran lisan saja.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- Resmi Gabung Persib, Bojan Hodak Ungkap Jadwal Latihan Kurzawa dan Kedatangan Markx
Pilihan
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
Terkini
-
Pesan Tegas Komisi III DPR: Keadilan di Atas Kepastian Hukum, Kasus Hogi Minaya Wajib Dihentikan
-
Sudah Temui Sudrajat Pedagang Es Jadul, Komandan Kodim: Masalah Selesai Secara Kekeluargaan
-
Akui Salah Terapkan Pasal di Kasus Hogi Hinaya, Kapolresta Sleman Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia
-
Buruh Jakarta Masih Ngotot Tolak Gaji Rp5,7 Juta, Pramono Anung: Urusan UMP Sudah Selesai!
-
KPK Periksa Seorang Pegawai BUMN dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Ada Demo di Depan Kantor Wapres Kebon Sirih, Massa Aksi: Ijazahmu Mana?
-
Satpol PP DKI Bakal Gelar Operasi Senyap Sasar Peredaran Tramadol di Jakarta
-
Berawal dari Teguran, Warga Cengkareng Justru Jadi Korban Keganasan Pencuri Kabel
-
Anggota Komisi III DPR 'Semprot' Kapolres Sleman: Kalau Saya Kapolda, Anda Sudah Saya Berhentikan
-
Viral Kasus Penjual Es Gabus: Polisi Bantah Ada Penganiayaan, Propam Tetap Lakukan Pemeriksaan