Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mantap bakal mencalonkan diri sebagai presiden 2024 mendatang.
Dalam manuver politiknya, Gerindra bahkan mulai berdekatan dengan PKB sebagai koalisi untuk maju di Pemilihan presiden (pilpres) yang masih satu tahun lebih itu.
Kendati demikian, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio masih ragu dengan kelanggengan koalisi dua partai tersebut.
Hendri juga meragukan keseriusan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mendampingi Prabowo.
"Seperti yang kita tahu, saya menduga koalisi dengan PKB ini kan koalisi kedua arahan istana setelah KIB terbentuk," ujar Hendri Satrio di sebuah stasiun televisi nasional.
"Apakah kemudian sebuah koalaisi yang terbentuk bukan dari hati apakah bisa langgeng kelanjutannya, apakah kemudian Cak Imin memang serius mendapingi Pak Prabowo," imbuhnya.
Dalam hal ini, Hendri juga menduga bahwa kemunculan kembali 'kasus kardus durian' yang disangkutkan dengan Cak Imin adalah sebuah tekanan untuknya.
"Kemudian kita lihat situsai satu lagi itu ada muncul lagi cerita tentang kardus durian yang sangat dekat dengan Muhaimin Iskandar kemudian di acara PKB serta merta ada beberapa orang PKB mengatkaan bahwa calon presidennya adalah Prabowo," kata Hendri.
"Apakah kemuncuan cerita lagi tentang kardus durian ini seperti memaksa Muhaimin Iskandar segera menerima pinangan Prabowo Subianto untuk bersama di 2024, apakah ini tekanan untuk Muahiman agar tidak tengok sana-sini dan hanya menetapkan hati ke Prabowo seorang," tambahnya.
Baca Juga: Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, PKB Mengusahakan Muhaimin Jadi Capres
Kasus Kardus Durian
Kasus ‘kardus durian’ terungkap ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 25 Agustus 2011.
Saat itu dua pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terjerat OTT. Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemnakertrans Dadong Irbarelawan.
Mereka berdua adalah anak buah Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).
Kasus tersebut langsung menjadi perhatian KPK dan beberapa saat kemudian,KPK menangkap kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.
Dari Dharnawati, KPK menyita barang bukti uang senilai Rp1,5 miliar yang terbungkus dalam sebuah kardus durian.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri