"Justru Komcad itu upaya negara dalam hal ini Kementerian Pertahanan melakukan penghematan efisiensi terhadap anggaran," kata Dahnil dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (12/3/2021).
Setelah lulus, mereka menjadi prajurit organik yang digaji per bulannya. Sementara untuk satu anggota komcad itu hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 30 juta dan setelahnya akan kembali ke profesinya masing-masing.
Sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk menggaji para anggota komcad. Meski begitu, negara telah memiliki komcad yang sudah terlatih dan siap bertugas kapanpun ketika dipanggil.
"Jadi kalau dibilang apakah ini militerisasi justru tidak. Kenapa? Karena negara tidak menambah tentara organik, negara hanya mempersiapkan tentara yang akan bekerja ketika kita dibawah ancaman perang kira-kira begitu," kata dia.
Dahnil lantas memberikan contoh negara Amerika Serikat yang memiliki 2 juta tentara. Namun anggota komcadnya juga justru lebih banyak. Kondisi tersebut dikatakan Dahnil karena Amerika Serikat juga melakukan efisiensi anggaran.
Singapura juga disebutkannya berlaku serupa. Memiliki anggota komcad lebih dari 2 juta orang dan angka tersebut lebih banyak ketimbang prajuritnya.
"Jadi kalau ada kritik LSM dan segala macam akademisi yang menyebutkan kenapa kita nggak melakukan efisiensi, ini justru efisiensi. Sayangnya biasanya kritiknya itu yang ngomong begitu Itu berangkat dari orang-orang yang tidak paham tentang struktur pertahanan, banyakan yang ngomong begitu adalah pengamat politik."
Berita Terkait
-
Terus Terang Selalu Beri Restu pada Prabowo, Jokowi: Terlalu Sering
-
Ketika Prabowo Subianto Luruskan Pernyataan Presiden Jokowi tentang Restu
-
Tak Terima Dilaporkan ke Polisi Oleh Indra Tarigan, Satria Mulia Sampaikan Pesan Ini Pada Jokowi
-
Rincian Temuan BPK Terkait Anggaran Komcad Kementerian Pertahanan
-
MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban