Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan selalu ada pada tiap kementerian. Termasuk setelah BPK mengoreksi anggaran Komponen Cadangan (Komcad) yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Jokowi menuturkan bahwa hal yang terpenting ialah koreksi yang dilakukan BPK RI itu harus diikuti dengan perbaikan.
"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian itu selalu ada, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," tutur Jokowi usai meninjau pameran Indo Defence 2022 Expo dan Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Lagipula, Jokowi sudah memerintahkan semua menteri untuk bisa menindaklanjuti temuan BPK RI. Itu disampaikan Jokowi usai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/11/2022) kemarin.
"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya, laporan untuk semester I nya dan temuannya banyak dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," jelasnya.
Surati Prabowo
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengirim surat ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perihal anggaran komponen cadangan (Komcad). Pengiriman surat tersebut dimaksud BPK RI karena adanya beberapa koreksi terkait pelaksanaan komcad.
"Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11/2022).
Menurut Adhi koreksi terhadap anggaran Komcad itu bersifat administratif. Adhi menambahkan bahwa sudah ada beberapa koreksi yang ditindaklanjuti.
Baca Juga: MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
"Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," kata Adhi.
Sementara itu, Adhi mengatakan kalau Komcad itu mesti hadir dalam suatu negara karena akan dianggap bagus dan kuat ketika bisa melindungi dari adanya ancaman baik dari dalam maupun luar. Adhi mengungkapkan kalau masyarakat boleh, wajib dan memiliki hak untuk bertanggung jawab terhadap Komcad.
"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah, Komcad ini dianggarkan oleh Kemenhan. Namun bertahap."
Anggaran Komcad Rp 1 T per Tahun
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pelatihan komponen cadangan (Komcad) digelar justru untuk efisiensi anggaran. Satu anggota komcad ditargetkan menghabiskan biaya kurang lebih Rp30 juta.
Kementerian Pertahanan menggelontorkan dana untuk pembentukan Komcad sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun. Dahnil tidak sepakat apabila anggaran itu dianggap bernilai besar untuk mendidik Komcad.
Berita Terkait
-
Terus Terang Selalu Beri Restu pada Prabowo, Jokowi: Terlalu Sering
-
Ketika Prabowo Subianto Luruskan Pernyataan Presiden Jokowi tentang Restu
-
Tak Terima Dilaporkan ke Polisi Oleh Indra Tarigan, Satria Mulia Sampaikan Pesan Ini Pada Jokowi
-
Rincian Temuan BPK Terkait Anggaran Komcad Kementerian Pertahanan
-
MK Tak Wajibkan Menteri Nyapres Mundur, Jokowi: Tugas Sebagai Menteri Harus Diutamakan
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta