Suara.com - Manuver politik Partai NasDem menjelang tahun 2024 menuai pro dan kontra. Sebab Partai NasDem masih bergabung sebagai koalisi pemerintah, tetapi sudah mantap mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presidennya.
Bahkan konon Anies akan diusung oleh Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pembentukan koalisi inilah yang disoroti oleh pegiat media sosial Eko Kuntadhi.
Dilihat Suara.com di kanal YouTube COKRO TV. "Ketika mereka, tiga partai ini, menamakan koalisinya dengan nama Koalisi Perubahan, menurut gue ini perlu kita jadikan catatan," tegas Eko, dikutip pada Jumat (4/11/2022).
"Makna perubahan tandanya bagi mereka adalah bahwa ada yang salah dengan pemerintahan saat ini," sambungnya.
Eko memaklumi bila koalisi tersebut dibentuk oleh Partai Demokrat dan PKS yang notabene oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun koalisi tersebut justru sedianya dibentuk untuk mendukung Anies yang sudah dideklarasikan Partai NasDem.
"Kok jadi aneh ya? Kan NasDem adalah bagian dari pemerintahan sekarang. Saat ini ada 3 menteri dari kader NasDem yang duduk di kabinet," jelas Eko.
"Terus kalau mereka teriak perubahan, artinya mereka kayak menjilat ludahnya sendiri, menohok hasil kerja kadernya sendiri, wong kader-kadernya juga duduk di kabinet," sambungnya.
Eko mendorong Partai NasDem untuk menerangkan detail apa-apa saja yang akan diubah dari pemerintahan Jokowi saat ini.
"Nggak bisa juga akan melakukan perubahan sambil mengkritik pemerintah, tapi pada sisi lain juga menikmati manisnya kursi kabinet. Ini kan lucu," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap 3 Kriteria Cawapres Ideal Untuk Anies Baswedan: Cuma Luhut Binsar Pandjaitan
Eko juga menilai seharusnya Partai NasDem melakukan evaluasi untuk kader-kadernya yang ada di kabinet pemerintahan sebelum mengkritik keras rezim Jokowi saat ini.
"Sebelum yang lain-lain, menteri-menteri NasDem yang ada di pemerintahan Jokowi yang dievaluasi oleh NasDem, karena itu cocok untuk mereka bergabung dalam Koalisi Perubahan," pungkasnya.
Partai NasDem Terancam Tak Lolos Ambang Batas Parlemen
Partai NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun nyatanya Partai NasDem malah mengalami penurunan tingkat elektabilitas.
Angka ini diperoleh dari hasil survei LSI Denny JA. Partai NasDem disebut mendapat tingkat elektabilitas 3,9 persen, sementara ambang batas parlemen alias parliamentary threshold adalah 4 persen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengaku tidak terlalu memusingkan hasil survei tersebut. "So far so good sih. Kami oke-oke saja. Jadi kalau toh nilainya masih di bawah rata-rata itu ya kami terima," kata Willy dikutip dari kanal YouTube tvOneNews.
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Ungkap 3 Kriteria Cawapres Ideal Untuk Anies Baswedan: Cuma Luhut Binsar Pandjaitan
-
Tumpah Ruah Warga Sambut Kedatangan Anies Baswedan, Medan Jadi Trending Topic
-
Puan Maharani Desak Transformasi Sepak Bola Nasional Demi Mencegah Tragedi Kanjuruhan Kedua
-
Anies Menawarkan Rekam Jejak pada Relawan IndonesiAnies untuk Membantunya dalam Pilpres 2024
-
Anies Mau Pamer Rekam Jejak di Jakarta buat Modal Nyapres, Gilbert PDIP: Apanya yang Berhasil?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo