Suara.com - Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputeri menceritakan soal komunikasinya dengan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) George Bush, Jr kala Amerika berencana menyerang Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein.
Cerita tersebut disampaikan Megawati saat menjelaskan pentingnya ide membangun tata dunia baru yang disampaikan Soekarno, serta kebutuhan reformasi di PBB.
Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan secara virtual dalam opening ceremonu acara 'Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective', di Gedung ANRI, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Megawati awalnya mengatakan bahwa kesetaraan antarnegara itu belum terwujud di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya hal itu terlihat dari contoh kecil soal iuran negara ke PBB, yang pernah ditanyakannya langsung ke Sekjen PBB.
Menurutnya, PBB menjawab bahwa negara besar praktis memberikan bantuan lebih besar. Dengan begitu, tentunya wewenang negara besar jadi seakan lebih besar.
"Jadi negara besar, praktis itu yang memberikan bantuan yang lebih besar. Nah yang lain tentu seperti apa jadinya, seperti tidak ada kesamaan, tidak ada kesetaraan,” kata Megawati.
Megawati mengatakan, Bung Karno pernah menegaskan bahwa masa depan dunia tidak boleh ditentukan hanya oleh negara yang memiliki Hak Veto di PBB. Setiap bangsa harusnya diberi kehormatan yang sama.
Ketua Umum DPP PDIP itu lantas kembali memberikan contoh bagaimana kala dirinya berkomunikasi dengan mantan Presiden Amerika George W. Bush, Jr. Bush kala itu berkomunikasi dengan Megawati bahwa Amerika akan menyerang Irak dengan cara kilat. Megawati menjawab AS seharusnya mendapatkan izin dari PBB.
Megawati lalu mempertanyakan maksud serangan kilat oleh AS ke Irak.
Baca Juga: Santer Isu Jokowi Kudeta Megawati, Hasto PDIP: Itu Provokator Politik, Mau Memecah Belah!
"'Yang namanya kilat itu apa ya kalau dari strategi militer?' itu yang saya tanya. ‘Satu jam kah, satu hari kah, seminggu kah, sebulan kah?’ Jadi, kata Presiden George Bush pada saya, katanya begini, ‘Kamu itu kok pintar ya Mega’. Saya diam saja, terus saya tanya, 'kok kamu bilang begitu?'," ujar Megawati.
Megawati mengaku dirinya perlu tahu kala itu, sebab dirinya tidak setuju bahwa sebuah negara akan melakukan sebuah penyerangan. Namun, menurut Megawati kala itu Bush marah dan dirinya dituding membela Saddam Hussein.
"Tapi kan pada keadaannya ternyata waktu itu beliau agak sedikit marah, dia bilang begini, 'Kamu selalu bela Saddam Husein?'. Saya nggak bela Saddam Husein, saya bela rakyat Irak, yang pasti apapun juga kan menderita. Jadi kalau kamu berpikir bahwa kamu nggak cocok dengan Saddam Husein, sudahkah ada ahli Islam-mu yang harusnya menerangkan, Saddam Husein itu siapa," tuturnya.
"Tapi akhirnya tetap saja toh diserang," sambungnya.
Dari contoh itu, Megawati menilai, wajar jika dianggap PBB tidak bisa lagi meredam konflik. Apalagi dengan makin meningkatnya teknologi, termasuk sebagai ancaman senjata pemusnah.
"Jadi, alatnya itu harus cepat dan akibatnya massal, seperti kita tahu Hiroshima-Nagasaki itu percobaan, tapi telak ya dan sampai hari ini dampaknya masih sangat terlihat. Seperti apa rakyat Jepang yang tidak berdosa harus menerima penderitaannya, akibat radiasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Megawati mengatakan struktur PBB dianggap sudah tidak relevan, karena struktur Dewan Keamanan PBB tidak sesuai lagi dengan cara pandang seperti pada tahun 1960 di mana solidaritas, kerja sama antar bangsa, dan pembangunan ekonomi lebih dikedepankan.
"Jadi saya berkeyakinan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno sebagai Bapak Bangsa itu, pikirannya itu lho sampai begitu multi dimention. Dia ikuti dan itu tentu perasan, gemblengan waktu keluar-masuk penjara, dibuang dan lain sebagainya juga bukan berarti mengecilkan founding fathers yang lain, tidak. Tapi kan kelihatan ekstraksinya, sehingga bisa memberikan sebuah jalan pikir," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sampaikan Kekhawatiran Negara-negara Dunia Mabuk Perang Gunakan Persenjataan Massal, Megawati: Harus Kita Halangi
-
Dilema Ganjar vs Puan, Rocky Gerung Malah Usul Megawati Jadi Calon PDIP: Jokowi Akan Terbirit-birit...
-
Santer Isu Jokowi Kudeta Megawati, Hasto PDIP: Itu Provokator Politik, Mau Memecah Belah!
-
Gerindra Jangan Geer Dulu, Jokowi Diduga Sulit Dukung Prabowo Gegara Punya 'Utang Budi' ke Megawati
-
Cerita Lawas Saat Megawati Sepakat Jadi Wapres Gus Dur di Atas Kertas Timah Rokok, Bukan Diusung PDIP Tapi PKB
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi