Suara.com - Majelis hakim pengadilan hubungan industrial (PHI) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan 126 purnawirawan TNI terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT terhadap anak perusahaan Artha Graha Group, Selasa (8/11/2022).
"Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian," Ketua Majelis Hakim dalam pembacaan putusan di Pengadilan Hubungan Industrial, Jakarta Pusat.
Adapun pihak penggugat satu sampai penggugat 64 mendapatkan uang kompensasi atas berakhirnya masa PKWT dengan menghukum tergugat satu PT Pesona Karya Bangsa (anak usaha Artha Graha Group) senilai Rp1,2 miliar.
"Masing-masing secara tunai dan seketika yang total keseluruhannya berjumlah Rp1.224.500.000 dengan rincian kompensasi berakhirnya PKWT masing-masing para penggugat sebagai berikut Rp28 juta sampai dengan Rp13.500.000," ucap hakim.
Kemudian, untuk pihak tergugat dua, PT Bakti Artha Reksa Sejahtera turut dihukum membayar uang kompensasi kepada penggugat 64 sampai penggugat 126 secara tunai sekaligus senilai Rp620 juta.
"Dengan rincian kompensasi masing berakhirnya PKWT tersebut Rp13.500.000 sampai dengan Rp8.500.000 juta," tuturnya.
Selanjutnya, dalam putusan hakim bahwa menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat satu sampai penggugat 64 dengan pihak tergugat satu. Kemudian, penggugat 65 sampai dengan pihak penggugat 126 dengan tergugat dua. Masing-masing sejak 31 Desember 2021.
"Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar perkara yang timbul yang akan diperhitungkan kemudian," katanya.
"Demikian diputuskan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat terbuka untuk umum," tandas hakim.
Adapun perkara tersebut dalam pengadilan hubungan industrial (PHI) dengan perkara No :277/Pdt,Sus-PHI.G/2022/PN.JKT.PST
Tag
Berita Terkait
-
Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Kena Mental, Saksi yang Ditegur Pakai Anting Ternyata Kapabilitas di Luar Ekspektasi
-
Sopir Ambulans Ungkap Kondisi Jenazah Brigadir J di rumah Duren Tiga, Belum dibungkus kantong Jenazah, Dada Bolong
-
Helikopter AW 101 TNI AU Dipasang Garis Polisi, Saksi: Tidak Bisa Dilakukan Pemeliharaan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT