Normalisasi Ciliwung Era PJ Gubernur Heru Budi, Klaim Bakal Kurangi Banjir Hingga 40 Persen

Ramai menjadi perbincangan, program normalisasi Kali Ciliwung akan segera dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Diketahui, Heru Budi Hartono menargetkan normalisasi Ciliwung teraliasasi. Sejauh adanya perbincangan tersebut, fakta terkait rencana normalisasi Ciliwung pun turut diungkap oleh Heru.

Seperti diketahui, normalisasi sungai saat ini memang tengah menjadi tugas yang digembar-gemborkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini terkait dengan pembebasan lahan.

Sebanyak empat kelurahan yang disebut-sebut akan menjadi prioritas berada di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Kabarnya, total pembebasan lahan yang ditargetkan adalah 6,45 hektare.

Adapun kelurahan yang akan dilakukan pembebasan lahan antara lain yaitu Kelurahan Cawang, Kramat Jati seluas 2,25 hektare. Kemudian Kelurahan Rajawati, Pancoran yang kebutuhan pembebasan lahannya seluas 1,5 hektare.

Lalu Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, sebanyak 0,8 hektare. Dan ada Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, sebanyak 1,95 hektare.

Lantas, seperti apa fakta Heru Budi normalisasi ciliwung tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

1. Pemprov DKI Jakarta Akan Bayar Ganti Rugi Lahan Warga yang Terdampak

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan membayar ganti lahan warga yang terdampak program normalisasi Kali Ciliwung.

Baca Juga: Rombak Sejumlah Kepala RSUD Hingga Wakil Wali Kota Jaksel, Ini Daftar 11 Pejabat Yang Dilantik Heru Budi Hartono

Meskipun sudah membayar ganti, tetapi terdapat sebagian lahan warga yang dibebaskan belum dibayar.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang disampaikan pada saat digelarnya pertemuan dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI, Untung Budiharto pada hari Senin (24/10/2022).

Berdasarkan penuturan dari Heru, pembayaran ganti lahan yang masih belum dibayar tersebut akan segera diselesaikan.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus hal tersebut.

Berkaitan dengan pembayaran ganti lahan dampak normalisasi Kali Ciliwung yang masih belum selesai, yaitu berada di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

2. Prioritaskan Tujuh Kelurahan