Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah membicarakan nama Ganjar Pranowo untuk diusung di Pilpres 2024. Hal itu dibongkar oleh
Wakil Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid.
"Kami berpegang saja kepada pakta yang ditandatangani bahwa capres itu dibicarakan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, dan sampai hari ini belum ada pembicaraan terkait dengan Pak Ganjar," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).
Pria yang akrab disapa Gus Jazil, ini mengatakan, soal adanya wacana Prabowo berduet dengan Ganjar hanya sebatas isu saja. Menurutnya, yang jadi pembahasan dalam koalisi ini bahwa calon presiden masih Prabowo dan Cak Imin.
"Ini kan isu-isu. Saya setahunya gak bahas itu. Yang dibahas setidaknya Gerindra punya capres Pak Prabowo, PKB punya capres Gus Muhaimin, kira-kira itulah," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa isu Prabowo dijodohkan dengan Ganjar tak mengganggu koalisi PKB-Gerindra. Menurutnya, koalisi tersebut tidak akan bercerai.
"Namun yang jelas PKB tetap solid bersama Gerindra. Kita harapkan begitu (sampai akhir) gak ada pikiran kita bercerai dengan Gerindra. Perceraian itu titik buntu," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan, pihaknya bakal membentuk komposisi baru jika Prabowo Subianto memilih berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
"Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo berduet dengan Ganjar)," kata Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Kendati begitu, ia masih merahasiakan komposisi baru yang dimaksudnya. Terlebih apakah Cak Imin masih mau berduet dengan Prabowo atau tidak.
Baca Juga: Mardiono Sebut 14 Pengurus Wilayah PPP Usulkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
"Rahasia. Kita bikin komposisi baru," ungkapnya.
Sementara itu, soal komposisi baru ini apakah PKB akan keluar dari koalisi bersama Gerindra, Cak Imin menjawab diplomatis.
"Kami lihat nanti," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Mardiono Sebut 14 Pengurus Wilayah PPP Usulkan Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024
-
Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024
-
Ogah Terganggu Isu Duet Prabowo-Ganjar, Gus Jazil: Koalisi PKB-Gerindra Tak Ingin Bercerai, Itu Dibenci Allah
-
Deklarasi Pasangan Anies Baswedan Tunggu Momentum Tepat, NasDem: Kita Lagi Melihat Hilal
-
Head To Head Ganjar Pranowo Vs Cak Imin, Sinyal Bakal 'Jodoh' dengan Prabowo?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional