Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan bahwa kasus meninggalnya seorang anggota Komando Operasi Udara (Koopsud) III bernama Prada Mochamad Indra Wijaya akan jadi perhatian dalam uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test calon Panglima TNI nanti.
"Ada jadi nanti lah (perhatian di Fit And Proper)," kata Hasanuddin saat dihubungi, Kamis (24/11/2022).
Hasanuddin menilai, tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap perwira TNI tidak dibenarkan. Terlebih, diduga Prada Indra menjadi korban tindak kekerasan dari seniornya.
"Penyiksaan gak benarlah, gak boleh melakukan penyiksaan seperti itu ya, apalagi dilakukan oleh seorang seniornya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap, ke depan tak boleh lagi terjadi tindak kekerasan sesama perwira TNI atau senior dengan junior. Penegakan displin penting, namun tidak dengan cara kekerasan.
"Tidak boleh terjadi lagi lah, jadi menjadi perhatian untuk para pejabat di TNI ya untuk tetap menegakkan disiplin. Disiplin ditegakan dengan cara persuasif tapi tidak dengan cara kekerasan," jelasnya.
Lima Masalah
Sebelumnya, Hasanuddin membeberkan sejumlah hal yang akan terjadi dalam uji kepatutan dan kelayakan atau Fit And Proper Test calon Panglima TNI di DPR RI.
Menurutnya, akan ada lima masalah yang dipertanyakan Komisi I DPR RI dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI baru pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Pertama, kata Hasanuddin, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI. Menurutnya, berdasarkan data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya Panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Ketiga, bagaimana upaya Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual. Lalu yang keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Kemudian, bagaimana sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," tuturnya.
Adapun Hasanuddin mengatakan, bahwa sebelum masuki masa reses pada 15 Desember 2022 nanti Fit and Proper Test calon Panglima TNI harus sudah digelar.
"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," katanya.
Berita Terkait
-
Cerita 'Raja' Intelijen Bongkar Sosok Calon Panglima TNI Yang Baru
-
DPR Siap Cecar 5 Masalah saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Pengganti Andika, Poin Terakhir Paling Penting!
-
Pilu Nasib Prada Indra Tewas Diduga Dianiaya Senior Jelang Pengumuman Panglima TNI
-
Jerit Histeris Keluarga Saat Buka Paksa Peti Jenazah Prada Indra Pakai Palu, Ada Darah Keluar Dari Kain Kafan
-
Tewas Misterius Dengan Kondisi Penuh Luka Dan Peti Jenazah Tergembok, Apa Sebab Di Balik Kematian Prada Indra?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga