Suara.com - Gerakan kelompok relawan Jokowi yang bikin acara pertemuan akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta menjadi sorotan.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan kegiatan relawan Jokowi yang mengatasnamakan diri Gerakan Nusantara Bersatu di GBK beberapa waktu lalu.
Menurut dia masih masuk akal relawan bermanuver di 2014 dan 2019 untuk memenangkan Jokowi di Pilpres, namun untuk 2024 Jokowi sudah tak lagi bisa ikut dalam kontestasi lima tahunan tersebut. Ia mencurigai gerakan relawan itu memiliki agenda mendukung presiden Jokowi tiga periode.
“Sekarang konstitusi kita membatasi dua periode, lantas urgensi saat ini apa dengan menggunakan nama relawan pendukung Jokowi?” kata Masinton dilansir dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (5/12/22).
Berangkat dari pertanyaan tersebut, Masinton menduga gerakan relawan itu ingin bermetamorfosa menjadi sebuah gerakan yang menekan (pressure group). Pressure Group ini dalam konsep perjuangan sipil adalah menekan para penguasa seperti yang dilakukan mahasiswa. Namun untuk relawan ini patut dipertanyakan apa yang mau mereka tekan?
“Saya melihat ada pergeseran dari tadi relawan itu ketika pemilu 2014-2019 itu sikap kerelawanan untuk memenangkan Pak Jokowi, yes ok. Saat ini mau memenangkan siapa? Konstitusi membatasi,” ujar Masinton.
Karena itu, anak buah Megawati Soekarnoputri ini 'mencium' adanya upaya kelompok relawan menekan partai politik untuk mengusung salah satu kandidat calon presiden.
“Ketika berhimpun berarti ingin menggalang satu kekuatan yang di-endorse, siapa? menekan partai politik, iya kan? Karena syarat prosedural formal capres-cawapres dicalonkan partai politik,” jelasnya.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Bakal Undang 10 Netizen ke Pernikahannya, Warganet: Berat di Amplop
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu