Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago meyakini dua menteri dari partainya di Kabinet Indonesia Maju Jilid II tidak akan direshuffle oleh Presiden Joko Widodo.
Dua menteri yang dimaksud Irma yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Saya yakin presiden tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemerintah dengan melakukan reshuffle pada menteri yang berkinerja baik seperti Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022).
Irma mengklaim, masyarakat selama ini merasakan dampak dari kepemimpinan dari dua menteri asal NasDem tersebut.
"Masyarakat juga tahu dan merasakan hasil kerja baik beliau berdua," ujar Irma.
Manurut dia, walaupun Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya ditendang oleh Jokowi dari kabinet penyebabnya bukan karena urusan kinerja. Bagi Irma, kedua menteri jagoan NasDem itu hingga kini belum waktunya dievaluasi.
"Tidak ada celah yang bisa disebut kinerja kedua menteri di atas termasuk yang harus dievaluasi," jelas Irma.
"Karena keduanya menteri yang selalu menjalankan program pemerintah dan tidak pernah sekalipun melenceng," sambungnya.
Dua Menteri NasDem Dibidik PDIP
Baca Juga: Sinyal Reshuffle Kabinet Jokowi, Menteri Kader Partai Ini Kemungkinan Didepak
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta agar posisi dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12).
Memang, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," tuturnya.
Balasan NasDem
Menurut Irma, Djarot jangan asal bicara terkait urusan evaluasi menteri. Sebab dua menteri NasDem yakni Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin Limpo punya segelintir prestasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Timnas Indonesia vs Timor Leste Sore Ini: Tim Garuda Diterpa Kabar Buruk
-
Soft Life Makin Populer: Saat Gen Z Lebih Pilih Hidup Tenang dan Seimbang
-
Bedak Shade Light Beige Cocok untuk Warna Kulit Apa? Ini 5 Rekomendasinya dari Produk Lokal
-
6 Daftar Mobil Listrik yang Dapat Subsidi Pemerintah, Terbaik untuk Libas Jalanan Kota
-
Profil Sitti Husniah Talenrang, Bupati Gowa yang Diperiksa Polisi Terkait Korupsi Seragam Sekolah
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG