Pernah Ada Konflik Internal, Menilik Sejarah Panjang PDIP yang Kini Berusia Setengah Abad

Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan ulang tahun ke-50 pada Selasa, (10/1/2023) hari ini. Perayaan berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) yang turut dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Dengan usia setengah abad itu, tentu terdapat sejarah panjang yang mengiringinya. Ditambah dari masa ke masa, PDIP yang semula bernama PDI ini memiliki konflik internal. Untuk mengetahui  selengkapnya, simak informasi berikut.

Sejarah PDI

Awal mulanya, PDI merupakan gabungan dari lima partai politik, salah satunya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno pada 4 Juli 1927. Sementara partai lainnya ada Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

Kelimanya sepakat membentuk partai baru bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Tanggal inilah yang menjadi hari lahir PDI Perjuangan dan kini terus diperingati hingga usianya 50 tahun.

Pernah Ada Konflik Internal

Sejak awal terbentuk, internal PDI sudah memiliki konflik. Hal tersebut semakin parah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasinya, Megawati Soekarnoputri diberi dukungan untuk menjadi Ketua Umum PDI.

Namun, pemerintahan Orde Baru tidak setuju dengan dukungan tersebut. Lalu, terbit larangan untuk mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 2-6 Desember 1993.

Larangan tersebut berbeda dengan keinginan peserta KLB yang justru menyetujui dukungan itu. Megawati lalu secara de facto dinobatkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI periode 1993-1998. Ia diresmikan di Munas PDI, Jakarta pada 22-23 Desember 1993.

Baca Juga: 'Maaf Ya Dua Kali Aja' Tegas Pidato Megawati di HUT PDIP Ogah Presiden Tiga Periode: Bukan Pak Jokowi Tak Pintar Tapi..

Konflik Internal Memanas

Konflik internal PDI kian memanas hingga diadakannya kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan. Para pendukung Megawati pada 20 Juni 1996, melakukan unjuk rasa hingga akhirnya terjadi bentrok dengan aparat keamanan.

Lalu, pada 15 Juli 1996, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto menetapkan Soerjadi sebagai Ketum DPP PDI. Atas dasar ini, pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Setelahnya, muncul rombongan kubu Soerjadi menggunakan kaus merah yang bentrok dengan kubu Megawati. Peristiwa itu dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disebut juga dengan nama Peristiwa Kudatuli.

Berubah Nama Jadi PDI Perjuangan

Pasca peristiwa itu, PDI di bawah pimpinan Soerjadi hanya memperoleh 11 kursi DPR. Sementara dukungan untuk Megawati kembali kuat setelah Presiden Soeharto berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998.