Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sudah 10 tahun kata dia, pemerintah abai.
“Ini terobosan luar biasa. Puluhan tahun negara abai dan menutup mata, juga mengabaikan hak-hak para korban dan keluarganya. Kalau terus menyangkal, kita bisa terperosok di lubang kesalahan yang sama,” kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023).
Furqan menyebut pengakuan dari kepala negara terkait pelanggaran HAM masa lalu penting untuk bekal ke masa depan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.
“Untuk perbaikan ke depan harus diawali dengan belajar dari masa lalu dan tulus mengakui jika ada kesalahan. Pengakuan hari ini adalah langkah berani sebagai bangsa berjiwa besar, yang mau mengakui kekeliruan di masa silam,” kata Furqan.
Menurutnya pada saat wafatnya Mbak Sipon istri Widji Tukul beberapa hari yang lalu, ia sudah meminta atensi agar pemerintah mengungkap kasus penghilangan paksa aktivis-aktivis demokrasi.
"Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, hari ini Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuan adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu," kata dia.
"Semoga berbagai kejadian kelam ini bisa jadi pelajaran dalam kurikulum sekolah maupun kampus agar generasi mendatang bisa belajar banyak dari kekeliruan ini" Furqan menambahkan.
Berikut 12 pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu seperti yang disampaikan Presiden Jokowi:
- Peristiwa 1965-1966
- Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
- Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
- Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
- Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
- Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
- Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999
- Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
- Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
- Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
- Peristiwa Wamena, Papua 2003
- Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Sebelumnya dalam Presiden Jokowi menyatakan pemerintah menaruh simpati dan empati mendalam terhadap para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.
Baca Juga: Bukan Kader PDIP, Jokowi Justru Nyatakan Dukungan ke Yusril Ihza Mahendra Jadi Presiden 2024
Jokowi memastikan pemerintah akan memulihkan hak-hak mereka.
Berita Terkait
-
Publik Kecewa Tragedi Kanjuruhan dan Pembantaian KM 50 Tak Masuk dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diumumkan Presiden Jokowi
-
Dapat Lampu Hijau dari Jokowi untuk Berlaga di Pilpres 2024, Yusril Malah Disebut Cuma Bisa Ngoceh
-
Bukan Kader PDIP, Jokowi Justru Nyatakan Dukungan ke Yusril Ihza Mahendra Jadi Presiden 2024
-
Puluhan Tahun Ditunggu Rakyat, BARA JP Sebut Pengakuan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Kado Terindah dari Presiden
-
Janji Manis Jokowi, Siap Dukung Penuh Yusril Ihza Mahendra Jadi Capres: Ini Serius Asal....
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Dean James Cetak Rekor di Liga Europa, Satu-satunya Pemain Indonesia yang Bisa
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Bahlil Vs Purbaya soal Data Subsidi LPG 3 Kg, Pernah Disinggung Sri Mulyani
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Baterai Besar Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Menkeu Purbaya Pernah Minta Pertamina Bikin 7 Kilang Baru, Bukan Justru Dibakar
Terkini
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 3 Oktober 2025: Jawa dan Bali Dominan Berawan
-
KPK: Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Diduga Terima Rp 79,7 Miliar dari Kasus Dana Hibah
-
Mengenal Kapal Flotilla yang Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Tapi Disergap Tentara Israel
-
Bukan Mengada-Ada, Polisi Ungkap Alasan Kondom Jadi Bukti di Kasus Kematian Arya Daru
-
BRI Catat Serapan FLPP Tertinggi, Menteri PKP Apresiasi Dukungan untuk Rumah Subsidi
-
Kepala BGN: Dampak Program MBG Nyata, Tapi Tak Bisa Dilihat Instan
-
Musim Hujan Tiba Lebih Awal, BMKG Ungkap Transisi Musim Indonesia Oktober 2025-2026
-
Rocky Gerung: Program Makan Bergizi Gratis Berubah Jadi Racun karena Korupsi
-
Keputusan 731/2025 Dibatalkan, PKB: KPU Over Klasifikasi Dokumen Capres
-
Bantah Makam Arya Daru Diacak-acak Orang Tak Dikenal, Polisi: Itu Amblas Faktor Alam!