Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sudah 10 tahun kata dia, pemerintah abai.
“Ini terobosan luar biasa. Puluhan tahun negara abai dan menutup mata, juga mengabaikan hak-hak para korban dan keluarganya. Kalau terus menyangkal, kita bisa terperosok di lubang kesalahan yang sama,” kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023).
Furqan menyebut pengakuan dari kepala negara terkait pelanggaran HAM masa lalu penting untuk bekal ke masa depan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.
“Untuk perbaikan ke depan harus diawali dengan belajar dari masa lalu dan tulus mengakui jika ada kesalahan. Pengakuan hari ini adalah langkah berani sebagai bangsa berjiwa besar, yang mau mengakui kekeliruan di masa silam,” kata Furqan.
Menurutnya pada saat wafatnya Mbak Sipon istri Widji Tukul beberapa hari yang lalu, ia sudah meminta atensi agar pemerintah mengungkap kasus penghilangan paksa aktivis-aktivis demokrasi.
"Puji Tuhan, syukur alhamdulillah, hari ini Presiden Joko Widodo menyampaikan pengakuan adanya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu," kata dia.
"Semoga berbagai kejadian kelam ini bisa jadi pelajaran dalam kurikulum sekolah maupun kampus agar generasi mendatang bisa belajar banyak dari kekeliruan ini" Furqan menambahkan.
Berikut 12 pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu seperti yang disampaikan Presiden Jokowi:
- Peristiwa 1965-1966
- Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985
- Peristiwa Talangsari, Lampung 1989
- Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989
- Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998
- Peristiwa Kerusuhan Mei 1998
- Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999
- Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999
- Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999
- Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002
- Peristiwa Wamena, Papua 2003
- Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.
Sebelumnya dalam Presiden Jokowi menyatakan pemerintah menaruh simpati dan empati mendalam terhadap para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.
Baca Juga: Bukan Kader PDIP, Jokowi Justru Nyatakan Dukungan ke Yusril Ihza Mahendra Jadi Presiden 2024
Jokowi memastikan pemerintah akan memulihkan hak-hak mereka.
Berita Terkait
-
Publik Kecewa Tragedi Kanjuruhan dan Pembantaian KM 50 Tak Masuk dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diumumkan Presiden Jokowi
-
Dapat Lampu Hijau dari Jokowi untuk Berlaga di Pilpres 2024, Yusril Malah Disebut Cuma Bisa Ngoceh
-
Bukan Kader PDIP, Jokowi Justru Nyatakan Dukungan ke Yusril Ihza Mahendra Jadi Presiden 2024
-
Puluhan Tahun Ditunggu Rakyat, BARA JP Sebut Pengakuan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Kado Terindah dari Presiden
-
Janji Manis Jokowi, Siap Dukung Penuh Yusril Ihza Mahendra Jadi Capres: Ini Serius Asal....
Terpopuler
- Terpopuler: Waktu yang Ideal untuk Ganti HP, Rekomendasi HP untuk Jangka Panjang
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
Terkini
-
Uji Rambut Bongkar Fakta Baru: Istri AKBP Didik dan Aipda Dianita Positif Ekstasi
-
Menteri PKP: Rusun Subsidi Meikarta Segera Dibangun, Groundbreaking 8 Maret
-
Pertemuan Perdana BoP, Trump Apresiasi Rencana Indonesia Kirim TNI ke Gaza
-
Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza
-
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza
-
Donald Trump Puji Presiden Prabowo di Pertemuan Perdana BoP: Sosok Pemimpin Tangguh
-
Jadi Tersangka Lagi, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Diduga Terima Setoran Rp2,8 M dari Bandar Narkoba
-
Mendikdasmen Pastikan Anggaran Pendidikan Naik, Bantah MBG Pangkas Dana Sekolah
-
MCK Kumuh Manggarai Dibenahi, Kini Jadi Fasilitas Sehat dan Canggih
-
Menham Pigai Serahkan RUU Masyarakat Adat ke DPR: Rakyat Adat Harus Jadi Tuan di Negeri Sendiri