Megawati Tetap Jadi 'Queen Maker', Pengamat Sebut Ada Kecenderungan Demokrasi Terpimpin Ala Bung Karno

Suara.com - Pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pencapresan menjadi sorotan hingga menuai beragam tanggapan dari sejumlah pihak.

Pada HUT ke-50 PDIP Selasa (10/01/2023) lalu, Megawati menegaskan bahwa pencapresan partainya ada di tangannya sebagai ketua umum.

"Urusan gue," ucap Megawati saat menyinggung masalah nama capres yang ditunggu-tunggu publik.

Menanggapi hal tersebut, Analis Politik Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai sejumlah pernyataan dalam pidato Megawati menimbulkan beragam spekulasi.

Ada dua spekulasi yang menjadi pertanyaan, yakni Megawati yang akan terjun kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau tetap menjadi sang Queen Maker.

"Apakah bu Mega yang selama ini kita pahami sebagai Queen Maker ataukah dia berubah ingin menjadi political player lagi untuk kemudian dicalonkan sebagai capres di kontestasi 2024 mendatang," kata Umam dikutip Suara.com dari tayangan Metro TV, Minggu (15/01/2023).

Umam menjelaskan bahwa jika dicermati besar kemungkinan Megawati tidak akan menjadi pemain politik, namun tetap menjadi Queen Maker.

"Kemungkinan bu Mega tidak akan menjadi political player, tetapi tetap menjadi Queen Maker," sambungnya.

Lalu, Umam mempertanyakan metode pengambilan keputusan yang dilakukan Megawati ke depan untuk pemilu. Apakah Megawati akan melibatkan berbagai elemen termasuk mitra-mitra politik atau tipe yang sendiri oleh Presiden ke-6 RI itu.

Baca Juga: Balas 'Kejutan PDIP', NasDem Bakal Umumkan Cawapres Anies Baswedan Bulan Depan

Berdasarkan pernyataan Megawati, Umam menilai Megawati tak akan menggunakan proses demokrasi terbuka.

Akan tetapi, Umam menduga Megawati akan melakukan demokrasi terpimpin seperti yang dilakukan oleh ayahnya, Soekarno dahulu.

"Kalau statement dari Bu Mega dengan clear menyampaikan itu urusan gue, artinya apa? Artinya bahwa ini ada kecenderungan untuk tidak menggunakan semacam proses demokrasi yang terbuka," terang Umam.

"Tetapi lebih diarahkan di dalam konteks model demokrasi terpimpin seperti dulu yang dilakukan oleh Bung Karno," pungkasnya.