Suara.com - Ruang kerja Anggota DPRD DKI Mohamad Taufik menjadi salah satu sasaran penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (18/1/2023) lalu. Namun, ternyata ruangan itu disebut sudah lama kosong.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani. Ia menyebut, Taufik sejak mengundurkan diri dari Gerindra, sudah tak pernah mengisi lagi ruangan tersebut.
Selain itu, Taufik juga sudah sejak lama tidak terlihat di Gedung DPRD DKI lantaran mengobati penyakit kanker yang dideritanya hingga harus berobat ke luar negeri.
"Menurut info memang seperti itu (penggeledahan di ruang M Taufik). Tapi, sepanjang sepengetahuan saya, ruangan Pak MT saat ini kan memang juga sudah kosong seiring beliau menyatakan mengundurkan diri. Barang-barang pribadi sudah tidak ada," ujar Rani saat dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).
Lebih lanjut soal penggeledahan di ruangan fraksinya, Rani mengaku tak mengetahuinya secara rinci. Sebab, ia saat itu sedang tak berada di lokasi saat pemeriksaan berlangsung.
"Kemarin juga kebetulan saya tidak di DPRD, jadi ya kita ikuti saja prosesnya sesuai prosedur yang berlaku," tuturnya.
KPK Benarkan Turut Geledah Ruangan Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi dan Anggota Dewan Mohamad Taufik
Sebelumnya, KPK membenarkan ruangan kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota DPRD Mohamad Taufik turut digeledah pada rangkaian penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Selasa (17/1/2023).
Hal tersebut diungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (18/1/2023).
"Iya (turut digeledah) di lantai 10 dan teman juga tahu di sana kan ada lantai 10 tadi saya sebutkan termasuk lantai 2. Termasuk (ruangan) Ketua DPRD Prasetyo Edi," kata Ali.
Ali mengungkap pada penggeledahan di Kantor DPRD DKI Jakarta penyidik KPK menggeledah enam ruangan, di antaranya lantai 10, 8, 6,4, dan 2, serta ruangan staf komisi DPRD DKI Jakarta. Hasil penggeledahan itu KPK mengamankan sejumlah barang, di antaranya dokumen dan alat elektronik.
"Diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta," jelas Ali.
Sebelumnya, penyidik KPK mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Keamanan gedung pun mendadak diperketat oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal).
Pantauan Suara.com saat itu , terlihat sejumlah petugas menggunakan rompi warna krem berlogo KPK sedang berada di ruangan Komisi C DPRD DKI. Terlihat beberapa orang beserta petugas keamanan berada di lokasi.
Tag
Berita Terkait
-
Harta M Taufik yang Ruang Kerjanya di DPRD DKI Digeledah KPK Rp7,41 Miliar, Tak Punya Tanah dan Transportasi
-
Gedung DPRD DKI Diubek-ubek KPK, Gembong PDIP Klaim Cuma Ruangan Cinta Mega yang Digeledah
-
Usai Geledah Kantor DPRD DKI, KPK Telah Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulo Gebang
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Wujudkan Kampung Haji Indonesia, Danantara Akuisisi Hotel Dekat Ka'bah, Ikut Lelang Beli Lahan
-
Banyak Terjebak Praktik Ilegal, KemenPPPA: Korban Kekerasan Seksual Sulit Akses Aborsi Aman
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut