Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai perbedaan yang terjadi saat ini tentang sosok calon wakil presiden di internal Koalisi Perubahan nantinya bisa selesai dibicarakan.
Seperti diketahui sejauh ini, PKS ingin mendorong Ahmad Heryawan atau Aher sebagai cawapres. Sementara Demokrat mendorong Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sedangkan NasDem menyerahkan pemilihan cawapres kepada bakal capres mereka, yakni Anies Baswedan.
"Kami yakin persoalan perbedaan cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran negarawan demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan," kata Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf, Jumat (20/1/2023).
Menurut Muzzammil, partai-partai di koalisi perubahan perlu banyak mendengarkan aspirasi
publik perihal pasangan capres san cawapres. Koalisi perubahan diharapkan mampu menyerap aspirasi itu untuk kemudian menyiapkan paslon terbaik.
"Saat ini adalah momentum yang tepat bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk banyak mendengarkan aspirasi publik tentang pasangan capres-cawapres yang terkuat. Itu bisa kita dapat dari hasil survei yang objektif. Sehingga pasangan capres-cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik," kata Muzzammil.
Di sisi lain, Muzzammil mengatakan PKS menilai positif adanya kesepahaman Nasdem dan Demokrat terkait salah satu capres terkuat harapan publik saat ini, yaitu Anies.
"Kami memandang positif kesepahaman bersama antara Nasdem dan Demokrat tentang sosok Anies Baswedan sebagai salah satu capres harapan terkuat dari publik sebagaimana terlihat dalam berbagai hasil survei," ujar Muzzammil.
Jangan Paksakan Kehendak
Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, AHY: Kami Masih Terus Bertukar Pikiran
Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Paloh mengatakan tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
"Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy kepada wartawan dikutip Rabu (18/1/2023).
Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakam kehendak.
"Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," kata Willy mengulang pesan Paloh.
Cawapres Diserahkan ke Anies
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Duduk Perkara Ketegangan Dishub DKI dan Sekelompok Pria di Tanah Abang Terkait Parkir Trotoar
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas