Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai perbedaan yang terjadi saat ini tentang sosok calon wakil presiden di internal Koalisi Perubahan nantinya bisa selesai dibicarakan.
Seperti diketahui sejauh ini, PKS ingin mendorong Ahmad Heryawan atau Aher sebagai cawapres. Sementara Demokrat mendorong Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sedangkan NasDem menyerahkan pemilihan cawapres kepada bakal capres mereka, yakni Anies Baswedan.
"Kami yakin persoalan perbedaan cawapres akan mampu dibicarakan dengan hati lapang dan pikiran negarawan demi kemaslahatan besar untuk bangsa dan negara ke depan," kata Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf, Jumat (20/1/2023).
Menurut Muzzammil, partai-partai di koalisi perubahan perlu banyak mendengarkan aspirasi
publik perihal pasangan capres san cawapres. Koalisi perubahan diharapkan mampu menyerap aspirasi itu untuk kemudian menyiapkan paslon terbaik.
"Saat ini adalah momentum yang tepat bagi PKS, Nasdem, dan Demokrat untuk banyak mendengarkan aspirasi publik tentang pasangan capres-cawapres yang terkuat. Itu bisa kita dapat dari hasil survei yang objektif. Sehingga pasangan capres-cawapres yang akan dideklarasikan adalah yang terbaik sesuai harapan publik untuk Indonesia yang lebih baik," kata Muzzammil.
Di sisi lain, Muzzammil mengatakan PKS menilai positif adanya kesepahaman Nasdem dan Demokrat terkait salah satu capres terkuat harapan publik saat ini, yaitu Anies.
"Kami memandang positif kesepahaman bersama antara Nasdem dan Demokrat tentang sosok Anies Baswedan sebagai salah satu capres harapan terkuat dari publik sebagaimana terlihat dalam berbagai hasil survei," ujar Muzzammil.
Jangan Paksakan Kehendak
Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, AHY: Kami Masih Terus Bertukar Pikiran
Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Paloh mengatakan tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
"Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy kepada wartawan dikutip Rabu (18/1/2023).
Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakam kehendak.
"Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," kata Willy mengulang pesan Paloh.
Cawapres Diserahkan ke Anies
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT