Suara.com - Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh, penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Kata dia, tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
"Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy menyampaikan pesan Surya Paloh kepada wartawan dikutip Rabu (18/1/2023).
Surya Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakam kehendak.
"Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," kata Willy mengulang pesan Paloh.
Soal Cawapres jadi Urusan Anies
Sebelumnya, Paloh menyebut Anies saat oni menjadi simbol perekat koalisi perubahan bagi NasDem, PKS, dan Demokrat.
"Toh yang menjadi simbol perekat ini adalah Anies. Siapa yang akan menjadi cawapres ya nanti kita akan rembuk bersama, kata Pak Surya. Siapa yang kemudian bisa menjadikan ini dwitunggal," kata Willy.
Baca Juga: Surya Paloh: Anies Jadi Simbol Perekat Koalisi Perubahan, Soal Cawapres Dia Yang Tentukan
Paloh, dalam hal ini NasDem, menyerahkan penentuan cawapres itu kepada Anies seorang. Tetapi tentu sebelum menentukan, koalisi perubahan bersama calon dwitunggal akan duduk bersama lebih dulu.
"Pak Surya ini pesan, jadi ya kita kan sudah serahkan kepada mas Anies. Mas Anies nanti yang akan menentukan. Tentu sebelum menentukan akan ada dialog bersama," kata Willy.
Berita Terkait
-
Jokowi Mendadak Tunda Reshuffle Kabinet, Ternyata Gegara Luhut dan Surya Paloh Bertemu di London?
-
'Nggak Ada Korelasi' Elite NasDem Bantah Ada Kaitan Antara Pertemuan Surya Paloh-Luhut dengan Arahan Dukung Jokowi
-
Surya Paloh: Anies Jadi Simbol Perekat Koalisi Perubahan, Soal Cawapres Dia Yang Tentukan
-
CEK FAKTA: Benarkah Anies Baswedan Batal Jadi Capres NasDem gegara Terseret Korupsi Bansos?
-
Apa Itu Resiprokal Kata yang di Pakai Willy Aditya NasDem, Berikut Penjelasan Pakar dan Buku
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Program Prolanis Bantu Penderita Diabetes Tetap Termotivasi Jalani Hidup Lebih Sehat
-
Tak Hadir di Audiensi, Keluarga Arya Daru Minta Gelar Perkara Khusus Lewat Kuasa Hukum
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri