Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakinkan tidak ada paksaan atau sikap saling memaksakan kehendak dalam penjajakan koalisi perubahan dengan NasDem dan Demokrat.
Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf, berujar pembangunan koalisi didasarkan atas kesamaan dan kesetaraan.
"Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai," kata Muzzammil kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).
PKS sendiri berkeyakinan dengan dasar dan prinsip tersebut, penjajakan koalisi yang tengah berlangsung akan berbuah manis.
Muzzammil menyebut PKS, NasDem, serta Demokrat tetap solid berada di koalisi perubahan.
"Sehingga kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid," kata Muzzammil.
Jangan Paksakan Kehendak
Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Sementara Ketua Umum NasDem Surya Paloh menilai penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Paloh mengatakan tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Baca Juga: 'Saya Merasa Ada Chemistry' AHY Respons Soal Peluang Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
"Jadi tidak atas dasar memaksakan kehendak. Kita kan datang dengan, kalau pesan Pak Surya itu dengan kejuangan, dengan solidaritas, dengan satu nafas yang equal," kata Willy kepada wartawan dikutip Rabu (18/1/2023).
Paloh mengingatkan akan spirit awal membangun koalisi perubahan yang didasarkan terhadap kesetaraan bersama. Karena itu ia menekankan tidah boleh kemudian ada yang memaksakam kehendak.
"Kecuali mau ada subordinasi satu dengan yang lain, itu hal yang berbeda," kata Willy mengulang pesan Paloh.
Soal Cawapres jadi Urusan Anies
Sebelumnya Paloh menyebut Anies saat ini menjadi simbol perekat koalisi perubahan bagi NasDem, PKS, dan Demokrat.
Tag
Berita Terkait
-
Gerinda, PKS dan NasDem Pernah Merasa Tertipu oleh Ridwan Kamil, Akademi Ingatkan Hal Ini
-
PKS Salahkan Pemerintah soal Bentrokan Maut PT GNI: Lembek Pada Investor China!
-
Baintelkam Polri Pernah "Bidik" Yunus Wonda Tapi Keder, KPK Bakal Ulang Panggil Kader Demokrat
-
Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
-
'Saya Merasa Ada Chemistry' AHY Respons Soal Peluang Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR