Suara.com - Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai keadilan Sejahtera (PKS) belum kunjung deklarasi hingga saat ini.
Ketiga partai itu belum menuai kesepakatan meski Partai NasDem sudah resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Terlebih, ketiga partai ini belum menemukan sosok cawapres yang nantinya akan mendampingi Anies Baswedan.
Bahkan, belakangan ini muncul isu yang santer meragukan tentant kelanjutan koalisi ini.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi hal itu.
Menurutnya, Demokrat masih terus menjalin komunikasi politik dengan kedua parpol demi membangun koalisi untuk menyambut Pemilu 2024.
"Koalisi, setiap partai politik tentu berupaya untuk membangunnya agar bersama-sama mempunyai peluang, begitu pula Demokrat," kata AHY di Bandar Lampung pada Rabu (18/1/2023).
AHY mengatakan bahwa partainya memiliki narasi 'Perjuangan untuk Perubahan dan Perbaikan'.
Ia menjelaskan bahwa Demokrat mencari kawan-kawan perjuangan lain karena parpolnya tidak bisa ikut dalam kontestasi Pilpres jika sendirian.
Baca Juga: Sekretariat DPRD Jawa Barat Tetap Beri Gaji dan Segudang Fasilitas untuk Terdakwa Irfan Suryanagara
Oleh sebab itu, Demokrat ini sedang fokus membangun komunikasi dengan PKS dan NasDem.
"Kami masih terus berdiskusi, bertukar pikiran, dan membangun konsensus bersama," lanjut AHY.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingatkan jika berbicara mengenai koalisi, bukan hanya menghitung satu dua kepentingan, melainkan harus mengakomodasi semuanya.
AHY optimis Demokrat masih memiliki cukup waktu untuk membangun koalisi menjelang pesta demokrasi.
"Saya kira waktunya masih cukup, tahun ini kami terus berproses sehingga pada akhirnya bisa tercipta koalisi alternatif, koalisi perubahan, dan pasangan yang bisa membawa semangat itu," kata AHY.
Saat disinggung soal peluangnya berduet dengan Anis Baswedan pada Pilpres 2024, AHY merasa ada kecocokan.
Berita Terkait
-
Terbongkar! Koalisi Anies Baswedan Tak Kunjung Deklarasi Diduga Akibat NasDem 'Mbalelo' Sejak Awal
-
AHY Ngaku Jadi Sahabat Anies Baswedan: Kami Punya 'Chesmistry'
-
[LINK] Netizen Bersatu Cari Link Video Syur yang Ketua DPRD Penajam Paser Utara Kaltim Laporkan
-
Sekretariat DPRD Jawa Barat Tetap Beri Gaji dan Segudang Fasilitas untuk Terdakwa Irfan Suryanagara
-
Gegara Suap dan Gratifikasi Lukas Enembe, Keluarga Ikut Terseret, KPK Bilang Begini
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Peringati Usia ke-80, Persit Kartika Chandra Kirana Mantapkan Pengabdian Dalam Berkarya
-
Indonesia Darurat Kekerasan Anak? MPR Soroti Celah Sistem Perlindungan Anak
-
Polisi Bongkar Gudang Penadah HP Curian di Bekasi, 225 iPhone dan Android Disita
-
Yuk Liburan ke Surabaya! Jelajahi Panggung Budaya Terbesar Tahun Ini di Perayaan HJKS ke-733
-
DPR Ragukan Status Pesantren Predator Seks di Pati: Itu Hanya Kedok!
-
Erupsi Gunung Dukono: 3 Pendaki Masih Hilang, Tim SAR Berpacu dengan Waktu
-
ABK Hilang Usai Kapal Ditabrak Kargo di Perairan Kalianda Belum Ditemukan
-
Siasat Licin Bandar Narkoba di Depok: Simpan Sabu di Dalam Ban, Berakhir di Tangan Polisi
-
Curah Hujan Tinggi Picu Banjir di Kolaka, 188 Rumah Warga Terdampak
-
Wanti-wanti Komisi X DPR: Kebijakan Guru Non-ASN Jangan Lumpuhkan Pendidikan