Suara.com - Menteri Kesehatan atau Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin membeberkan soal masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya soal masih kurangnya jumlah dokter umum dan dokter spesialis yang ada di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Awalnya Budi menyampaikan soal rencana Kemenkes melakukan transformasi kesehatan Indonesia. Ia pun mendukung adanya RUU Kesehatan lantaran sejalan dengan transformasi kesehatan Indonesia.
Kemudian, ia membeberkan masalah-masalah yang dunia kesehatan Indonesia yang harus ditransformasi. Salah satunya soal masih kurangnya SDM kesehatan khususnya dokter spesialis.
"Transformasi SDM kesehatan ini yang paling krusial, posisi kami adalah jelas dalam metriks apapun, jumlah dokter spesialis itu kurang," kata Budi.
Menurutnya, Kemenkes telah melakukan pengecekan ke luar negeri sampai melakukan pengecekan ke Badan Organisasi Kesahatan Dunia atau WHO. Hasilnya dokter spesialis di Indonesia memang masih sangat kurang.
"Memang ini menjadi banyak perdebatan, tapi saya sudah cek ke negara-negara lain, saya sudah cek ke organisasi profesi di negara lain, kita sudah cek ke WHO dan World Bank, dalam matriks apapun jumlah dokter dan jumlah dokter spesialis kita sangat kurang," tuturnya.
Kondisi kurangnya dokter spesialis di Indonesia juga, kata dia, ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri.
"Banyak rumah sakit yang tidak memiliki dokter spesialis, masih banyak puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi, dan banyaknya tempat praktek dokter yang bisa praktek di tiga tempat," ujarnya.
Di luar negeri itu umumnya, kata Budi, mereka praktek di satu tempat, hal itu juga menujukkan bahwa dokter dan dokter spesialis di Indonesia kurang.
"Diskusi dengan organisasi profesi dan perguruan tinggi terus kita lalukan, karena memang masih ada pihak yang merasa dokter dan dokter spesialis kita sudah cukup, padahal kenyataannya sangat kurang," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tunggu Draf dari Panja Baleg DPR, Menkes Pastikan Dukung Adanya RUU Kesehatan
-
Soal RUU Kesehatan, DPR Janji Bakal Tampung Masukan Organisasi Profesi Kesehatan
-
Nakes Ikut Aksi Tolak RUU Kesehatan Terancam Sanksi dari Kemenkes, Apa Itu?
-
Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Puluhan Nakes Geruduk DPR
-
IDI Sumbar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut