Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco membenarkan keberadaan perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan, sebagaimana yang diungkap Sandiaga Uno.
Namun, Dasco menolak membeberkan mengenai isi perjanjian dimaksud.
"Jadi kalau ditanya, apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk Gerindra dulu tapi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Dasco menegaskan, perjanjian itu bersifat internal dan memang Gerindra tidak menginginkan untuk mengekspos ke publik.
"Karena kita kalau mau buka itu kan dari dulu, ya memang kita nggak mau buka," kata Dasco.
Sementara itu, perihal Sandiaga yang mengungkap tentang keberadaan perjanjian Prabowo-Anies, Dasco mengatakan Sandiaga memang sebagai salah satu pihak terkait.
"Cuma kan sebagai pelaku, salah satu pelaku, Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada. Tapi kan Pak Sandi juga nggak bilang detail isinya kan begitu," ujar Dasco.
Lebih dari itu, Dasco menolak menjawab pertanyaan. Mulai dari isi perjanjian, apakah terkait Pilpres atau hanya urusan Pilgub DKI Jakarta 2017, apakah perjanjian masih berlaku hingga 2024 atau sebatas 2019, Dasco tidak menjawab.
"Ya kalau saya jawab berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu. Tapi kalau ada yang bilang perjanjian itu nggak ada ya kan dia nggak tahu bahwa itu perjanjian ada dibuat. Tapi isinya apa, sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik," kata Dasco.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sempat mengungkap adanya perjanjian tertulis antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan perihal pemilihan presiden atau pilpres.
Ia hanya menyebut kalau isi perjanjian tersebut berkaitan dengan masa depan bangsa. Sandiaga menuturkan kalau perjanjian tertulis itu dibuat pada September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga ditulis, ditandatangani serta dibubuhkan materai.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sandiaga tidak menjawab apakah dalam isi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya menegaskan kalau dalam perjanjian tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut menyebut kalau perjanjian Prabowo, Anies dan dirinya itu masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut.
Berita Terkait
-
Janji Politik Anies Baswedan Dan Prabowo Subianto Dibongkar Sandiaga Uno, Isinya Mengikat Seperti Ini
-
Perjanjian Politik dengan Prabowo Dibongkar Sandiaga, Analis: Kalau Benar, Anies Bakal Dicap Kacang Lupa Kulitnya
-
Bantah Perjanjian Politik Dengan Prabowo, Tim Anies: Yang Ada Perjanjian Dengan Sandiaga
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Salurkan Beasiswa PIP di Curup, Ketua DPD RI: Presiden Sungguh-Sungguh Tingkatkan Kualitas SDM
-
UMP Sumut Tahun 2026 Naik 7,9 Persen Jadi Rp 3.228.971
-
KPK Prihatin Tangkap Sejumlah Jaksa dalam Tiga OTT Beruntun
-
Begini Kata DPP PDIP Soal FX Rudy Pilih Mundur Sebagai Plt Ketua DPD Jateng
-
Mendagri Tito Sudah Cek Surat Pemerintah Aceh ke UNDP dan Unicef, Apa Katanya?
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan!
-
Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatra Mau Dimanfaatkan Warga, Begini Kata Mensesneg
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE