Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco membenarkan keberadaan perjanjian antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan, sebagaimana yang diungkap Sandiaga Uno.
Namun, Dasco menolak membeberkan mengenai isi perjanjian dimaksud.
"Jadi kalau ditanya, apakah ada perjanjian? Ada. Tetapi isinya apa? Ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh nanti masuk Gerindra dulu tapi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Selasa (31/1/2023).
Dasco menegaskan, perjanjian itu bersifat internal dan memang Gerindra tidak menginginkan untuk mengekspos ke publik.
"Karena kita kalau mau buka itu kan dari dulu, ya memang kita nggak mau buka," kata Dasco.
Sementara itu, perihal Sandiaga yang mengungkap tentang keberadaan perjanjian Prabowo-Anies, Dasco mengatakan Sandiaga memang sebagai salah satu pihak terkait.
"Cuma kan sebagai pelaku, salah satu pelaku, Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada. Tapi kan Pak Sandi juga nggak bilang detail isinya kan begitu," ujar Dasco.
Lebih dari itu, Dasco menolak menjawab pertanyaan. Mulai dari isi perjanjian, apakah terkait Pilpres atau hanya urusan Pilgub DKI Jakarta 2017, apakah perjanjian masih berlaku hingga 2024 atau sebatas 2019, Dasco tidak menjawab.
"Ya kalau saya jawab berarti itu sudah jadi konsumsi publik nantinya kan begitu. Tapi kalau ada yang bilang perjanjian itu nggak ada ya kan dia nggak tahu bahwa itu perjanjian ada dibuat. Tapi isinya apa, sekali lagi saya bilang itu bukan buat konsumsi publik," kata Dasco.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sempat mengungkap adanya perjanjian tertulis antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan perihal pemilihan presiden atau pilpres.
Ia hanya menyebut kalau isi perjanjian tersebut berkaitan dengan masa depan bangsa. Sandiaga menuturkan kalau perjanjian tertulis itu dibuat pada September 2016 lalu, tepatnya sebelum pendaftaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga ditulis, ditandatangani serta dibubuhkan materai.
"Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," tutur Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Sandiaga tidak menjawab apakah dalam isi perjanjian tersebut ada larangan bagi Anies untuk maju di Pilpres 2024. Ia hanya menegaskan kalau dalam perjanjian tertulis itu terkait dengan Pilgub DKI Jakarta 2017 di mana dirinya bersama Anies maju sebagai kandidat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) tersebut menyebut kalau perjanjian Prabowo, Anies dan dirinya itu masih berlaku hingga saat ini. Ia sendiri mengaku masih komit memegang perjanjian tersebut.
Berita Terkait
-
Janji Politik Anies Baswedan Dan Prabowo Subianto Dibongkar Sandiaga Uno, Isinya Mengikat Seperti Ini
-
Perjanjian Politik dengan Prabowo Dibongkar Sandiaga, Analis: Kalau Benar, Anies Bakal Dicap Kacang Lupa Kulitnya
-
Bantah Perjanjian Politik Dengan Prabowo, Tim Anies: Yang Ada Perjanjian Dengan Sandiaga
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?