Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai desakan dari Komisi VII DPR RI untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko adalah imbas dari adanya sistem pemilu proporsional terbuka.
Hasto mengungkapkan kalau desakan itu sudah sampai ke telinga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
"Ya, sudah (bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengklaim selama ini banyak program atau kinerja BRIN yang dianggap positif. Hal itu menurutnya, belum sepenuhnya juga terpublikasi ke publik.
"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," tuturnya.
Sementara itu, ia mengatakan PDIP sendiri sudah menugaskan fraksinya di DPR RI untuk mengkomunikasikan soal adanya desakan mundur Kepala BRIN.
"Karena itulah kami sudah menugaskan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris fraksi mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, anggaran BRIN yang ada harus benar-benar dimanfaatkan.
"Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain," pungkasnya.
Baca Juga: Sorry, PDIP Ogah Koalisi Sama Partai 'Hobi Impor', Punya Standar Ini
Desak Dicopot
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Menurut mereka, Laksana gagal dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di tubuh BRIN.
Desakan tersebut menjadi poin dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023). Kesimpulan itu dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Sugeng.
Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Friyantoni menanggapi desakan Komisi VII DPR RI untuk mencopot jabatan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
Berita Terkait
-
Kepala BRIN Didesak Komisi VII DPR RI untuk Dicopot, Anak Buah: Upaya Perubahan yang Berhasil
-
PDIP Tegaskan Urusan Capres Berbeda, NasDem: Kalau Berbeda Gak Apa-apa Lah
-
PDIP Disebut-sebut Sudah Menjaring Lima Nama Capres, Sekjen Hasto Kristiyanto: Tidak Benar
-
Tanggapi Kode Surya Paloh Mau Bertemu Megawati, Sekjen PDIP: Jika Soal Capres, NasDem dan PDIP Berbeda
-
Hasto Kristiyanto Pilih-pilih Kerja Sama: PDIP Nggak Cocok dengan Partai yang Suka Impor
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Pansel Ombudsman Klaim Tak Temukan Indikasi Korupsi Hery Susanto Saat Seleksi
-
Status Tersangka Rismon di Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi Resmi Dicabut!
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?