Suara.com - Proyek mangkrak Meikarta hingga kini masih jadi problematika bagi para konsumennya. Proyek megah yang digembar-gemborkan sejak tahun 2017 dan akhirnya sekarang belum berjalan sebagaimana seharusnya membuat banyak konsumen mengalami kegagalan dalam serah terima unit apartemen.
Akhirnya, sekitar 100 orang dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PLPKM) berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta Pusat pada bulan Desember 2022 lalu. Mereka menuntut tindak lanjut dari DPR atas kegagalan serah terima yang merugikan banyak orang.
Tak hanya itu, Meikarta pun juga digugat oleh para konsumen. Gugatan kepada Meikarta ini ternyata tidak membuat pengembang Meikarta merasa bertanggungjawab atas kegagalan serah terima. Terbaru, pengembang Meikarta pun malah menggugat balik konsumen sebesar Rp56M.
Kasus ini pun menjadi salah satu kasus kegagalan pengembangan properti yang diketahui publik. Simak inilah perjalanan kasus Meikarta sejak promosi hingga akhirnya mangkrak.
Gembor promosi sejak awal
Meikarta merupakan salah satu megaproyek dari PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), anak usaha Grup Lippo yang mulai dikenalkan ke publik sejak tahun 2017. Tak main-main, megaproyek ini bahkan memiliki nilai investasi total Rp 278 triliun.
Megaproyek ini digadang-gadang menjadi megaproyek terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan wacana adanya 100 gedung pencakar langit dengan ketinggian antara 35-46 lantai. Bahkan, banyak orang yang menganggap Meikarta adalah sebuah kota modern baru. Ratusan gedung ini rencananya akan terbagi untuk hunian sebanyak 250.000 unit, 10 hotel bintang lima, pusat perbelanjaan, dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi.
Selama promosi ini, pihak Meikarta begitu gembor memberikan promo sehingga banyak orang yang tertarik untuk membeli unit di Meikarta. Pengembang dari Lippo Group inipun mengungkap bahwa megaproyek ini akan selesai dalam waktu 3 tahun saja.
Tersandung kasus korupsi
Baca Juga: 5 Cara Menghindari Developer Nakal Saat Beli Aset Properti
Di tengah-tengah antusias masyarakat untuk berinvestasi properti di Meikarta, muncul kabar bahwa mantan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro terlibat kasus korupsi perizinan proyek Meikarta sebesar Rp10,63 miliar yang juga melibatkan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah. Hal ini membuat Billy mendapatkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara.
Dilaporkan usai gagal serah terima unit
Selama 2 tahun berlalu dari waktu yang dijanjikan oleh Lippo Group bahwa Meikarta ini akan rampung di tahun 2020, para konsumen mulai curiga dan banyak dari mereka mengalami kegagalan serah terima unit apartemen. Hal ini pun diungkap oleh salah satu konsumen asal Batam, Yovi yang mengaku sudah membayar apartemen senilai Rp260 juta namun tak juga menerima unit.
"Kami merasa ada yang tidak beres ketika serah terima unit dijanjikan pada pertengahan 2019-2020, tetapi tidak terealisasi," kata Yovi.
Hal ini pun tidak membuat Lippo Group bertanggungjawab langsung atas protes ini. Bahkan, para pemilik apartemen diminta menunggu selama 18 bulan untuk merampungkan proyek. Pada akhirnya, ratusan pemilik apartemen ini pun mengadakan unjuk rasa di depan kantor MPR/DPR pada bulan Desember 2022 lalu.
Reaksi Lippo Group
Berita Terkait
-
5 Cara Menghindari Developer Nakal Saat Beli Aset Properti
-
PPATK Cium Aroma Tak Sedap Kasus Korupsi Senilai Rp81 Triliun
-
Profil Andre Rosiade, Anggota DPR yang Naik Pitam sampai Gebrak Meja Depan Bos Meikarta
-
Menkominfo Johnny Plate Diperiksa Kejagung Hari Ini, Ada Tersangka Baru di Hari Valentine?
-
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, KPK: Tanggung Jawab Banyak Pihak
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara