Suara.com - Komisi X DPR RI bakal ikut memantau kinerja Erick Thohir dalam memimpin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Menurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda pemantauan itu diperlukan guna memastikan Erick tidak menjadikan jabatannya untuk kendaraan politik menuju Pilpres 2024.
Huda mengatakan salah satu cara untuk melihat Erick terjebak dan menggunakan PSSI untuk kepentingan politik jangka pendek atau tidak ialah melihat kienrjanya dari waktu ke waktu.
"Ya kita lihat day to day, apakah kebijakannya berbasis kepada transformasi pembaharuan pengelolaan sepakbola kita atau tidak. Ukurannya itu menurut saya," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Menjadi pemantauan juga, apakah kinerja Erick ke depan akan sama dengan para pendahulunya di kursi Ketum PSSI atau justru berbeda.
"Dan kita lihat ke depan, apakah langkah-langkahnya masih seperti yang dulu-dulu, pendahulunya Mas Erick Thohir atau ada lompatan-lompatan atau terobosan-terobosan baru. Kita lihat saja," kata Huda.
PSSI Jadi Kendaraan Politik 2024
Sebelumnya Huda menyerukan Erick Thohir untuk tidak menjadikan jabatan Ketua Umum PSSI menjadi kendaraan politik menuju Pilpres 2024. Bila itu terjadi, tentu akan memberikan dampak besar kepada dunia sepakola tanah air
Pasalnya, kursi ketum PSSI hanya sekadar menjadi batu loncatan untuk menggapai kepentingan politik jangka pendek.
"Saya menyeru dan saya memberikan imbauan moral kepada Mas Erick Thohir, saya berharap sekali PSSI jangan terjebak jangka pendek, terutama kepada konteks kepentingan politik jangka pendek," kata Huda.
Baca Juga: Thomas Doll Dukung PSSI Berantas Mafia Bola
Huda mengatakan terlalu mahal harga yang harus dibayarkan apabila PSSI hanya digunakan untuk kepeningan politik jangka pendek. Apalagi publik sudah lama menanti dan menunggu lama untuk perubahan di tubuh PSSI secara khusus, dan umumnya untuk sepakbola di Indonesia.
"Saya meyakini ketika PSSI terjebak jangka pendek tetutama kepada kepentingan politik jangka pendek yang jadi korban menurut saya publik sepakbola kita dan saya kira perlu dihindari, apapun suasananya," kata Huda.
Karena itu, Huda berpandangan Erick Thohir perlu menahan hasratnya untuk menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik apapun, termasuk terkait Pilpres 2024, di mana diketahui bersama Erick merupakan salah satu kandidat calon wakil presiden di dalam bursa pencalonan saat ini.
"Kepentingan apapun yang atau cita-cita apapun yang sedang ingin diraih oleh Mas Erick Thohir dalam jangka pendek ini. Karena semua itu harus kita letakan," kata Huda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional