5 Fakta Pemprov DKI Mau Beli Mobil Dinas Rp 800 Juta, Heru Budi Hartono Kebagian

4. Diprotes DPRD DKI Jakarta

Pengadaan anggaran untuk mobil listrik itu menerima protes dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Menurutnya, hal tersebut tidak bersifat mendesak.

Lebih lanjut, Gilbert juga menyebut bahwa pemeliharaan mobil listrik membutuhkan biaya yang tak sedikit. mahal. Terlebih jika kendaraan yang bermasalah, disebutnya dapat mengalami kerusakan total.

Ia juga mengatakan, jika pengadaan mobil listrik bukan menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Menurutnya, percepatan perbaikan transportasi publik yang dapat meminimalisir kondisi jalanan di ibukota tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Lukman Jupiter juga turut memprotes rencana pembelian 21 mobil listrik. Ia menilai, pengadaan itu seharusnya tidak diterapkan karena belum efisien. Hal ini, katanya, bahkan belum pernah dibahas untuk dimasukkan ke APBD DKI 2023.

Jupiter mengatakan, infrastruktur kendaraan listrik di Jakarta masih terbatas. Ia membandingkan dengan sejumlah negara maju yang sudah memiliki fasilitas untuk kendaraan itu. Oleh karenanya, ia menilai pemakaian mobil listrik belum menunjang.

5. Kata Heru Soal Mobil Listrik

Saat mengikuti konvoi kendaraan motor listrik 'Electric Vehicle Funday' di Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Minggu (20/11/2022) lalu, Heru Budi Hartono mengaku akan mempersiapkan beberapa hal terkait penggunaan kendaraan listrik massal.

Ia kemudian menyebut akan memulai pengadaannya dari kendaraan dinas karena bisa dianggarkan. Heru menuturkan, kendaraan listrik dapat bebas ganjil genap karena tidak menimbulkan bising dan bebas emisi.

Kontributor : Xandra Junia Indriasti