Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mengebut pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung. Rencananya pada tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membebaskan lahan seluas 6,5 hektare di bantaran sungai.
Proyek ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Apalagi, pengerjaan program pencegah banjir di Jakarta ini sempat mandek beberapa tahun lalu.
Dalam pengerjaan normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI berperan melakukan pembebasan lahan. Sementara, konstruksi untuk pemasangan beton dan pengembalian dalam serta lebar sungai ke bentuk aslinya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Unit Pelayanan Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Roedito mengatakan, pada tahun 2023 ini, pihaknya melakukan pembebasan lahan di empat kelurahan, yakni Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.
"Estimasi (pembebasan lahan) di Kelurahan Cililitan luasannya 0,8 hektare, Rawajati 1,5 hektare, Cawang 2,25 hektare, dan Kampung Melayu 1,95 hektare," ujar Roedito saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).
Usai melakukan pembebasan lahan, Kementerian PUPR akan membangun sheet pile atau tanggul dengan panjang trase sungai 4,3 kilometer.
Rinciannya, tanggul di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 kilometer, Rawajati 1 kilometer, Cawang 1,5 kilometer, dan Cililitan 0,5 kilometer. Dana untuk pembebasan lahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2023.
"Alokasi (pembebasan lahan) pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) untuk tahun 2023 sekitar Rp496 miliar," ujar dia.
Untuk tahun 2024, Pemprov DKI akan melanjutkan pembebasan lahan dalam pengerjaan Normalisasi Ciliwung sepanjang 3,2 kilometer. Lokasinya berada di Kelurahan Manggarai sepanjang 1,5 kilometer; Kelurahan Kebon Manggis 1,2 kilometer; dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 kilometer.
Baca Juga: Sambil Payungan, Jokowi Cek Normalisasi Kali Ciliwung saat Hujan Deras
Namun, untuk pembebasan lahan di tahun 2024 pihaknya belum memperhitungkan luas bidang lahan yang akan dibebaskan beserta anggarannya.
"DPA untuk tahun 2024 belum (diproyeksikan)," pungkasnya.
Sementara, sepanjang tahun 2021-2022, Pemprov DKI telah melakukan pembebasan lahan pada 324 bidang dengan luas 66,5 ribu meter persegi. Lokasinya berada di Kelurahan Balekambang, Cawang, Cililitan, Rawajati, Tanjung Barat, dan Gedong dengan anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp425,9 miliar.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama Heru Budi serta sejumlah menteri terkait, meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2023). Proyek normalisasi tersebut kembali dimulai setelah sempat terhenti.
"Ini normalisasi Kali Ciliwung kira-kira tinggal 17 kilo (kilometer), setelah berhenti beberapa lama akan kita mulai," kata Jokowi.
Jokowi menuturukan sudah ada beberapa titik yang melewati proses pembebasan lahan. Salah satunya di Rawajati, Jakarta Selatan. Di kawasan tersebut, kata Jokowi, sudah bisa dimulai pembangunannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
Terkini
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Aktivitas Ekonomi Bireuen Mulai Bangkit
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan