Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berancang-ancang menelusuri berbagai dugaan yang berkaitan dengan harta kekayaan terindikasi tidak wajar milik mantan pejabat eselon III Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.
Lembaga anti rasuah tersebut juga menyinggung soal ‘geng’ pejabat kementerian keuangan. Hal tersebut pun langsung dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu membantah adanya keberadaan geng tersebut.
Lantas, seperti apakah beda klaim Kemenkeu vs KPK soal geng pejabat kementerian keuangan tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.
Klaim KPK soal ‘Geng’ pejabat
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan sebelumnya menyinggung bahwa ada perkumpulan semacam ‘geng’ di Kementerian Keuangan. Ia mengaku bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut.
KPK sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). KPK pun berbicara terkait dengan peluang memeriksa pihak lain yang diduga termasuk ke dalam ‘geng’ Rafael.
Perkumpulan tersebut, kata Pahala, bisa dilihat dari perjalanannya yang memang berkomplotan di beberapa tempat.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa sesudah yang bersangkutan, pasti akan ada orang-orang lain yang diketahui ada juga gengnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Pahala pada saat pemeriksaan atau klarifikasi terhadap ayah Mario Dandy Satriyo, tersangka kasus penganiayaan terhadap David, Rafael Alun pada hari Rabu (1/3/2023).
Baca Juga: KPK Tak Bisa Telusuri Moge Harley Davidson Rafael Alun, Ternyata Karena...
Pahala sendiri menjelaskan arti ‘geng’ terkait dengan Rafael Alun. Ia menyebut bahwa geng tersebut diartikan sebagai pola relasi di antara pejabat Kementerian Keuangan yang dinilai mempunyai kasus yang serupa dengan Rafael.
Terkait dengan ‘geng’ sendiri, Pahala mengaku masih akan melakukan penelusuran polanya terlebih dahulu untuk mengetahui lebih dalam.
Pahala mengatakan, KPK tengah menelusuri pola yang memiliki kaitan dalam pelacakan aset kekayaan pejabat di Kementerian Keuangan.
Menurutnya, pola tersebut nantinya akan membantu KPK untuk mengungkap pejabat Kementerian Keuangan lainnya yang mempunyai aset kekayaan janggal seperti Rafael Alun.
Klaim Kemenkeu soal ‘Geng’ pejabat
Pada hari yang bersamaan tetapi berada di tempat yang berbeda, Staf Khusus (Stafsus) Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo membantah dengan tegas keberadaan geng tersebut.
Berita Terkait
-
KPK Tak Bisa Telusuri Moge Harley Davidson Rafael Alun, Ternyata Karena...
-
KPK Minta Bantuan Netizen Info Pejabat yang Punya Harta Tak Wajar, Novel Baswedan: Gimana Kalo Dimulai dari Firli Bahuri
-
Waduh! KPK Ajak Netizen Temukan dan Viralkan Harta Tak Wajar Pejabat Negara
-
Terungkap Kepemilikan Jeep Rubicon Mario Dandy, Milik Ahmad Saefudin yang Tinggal di Gang kawasan Mampang
-
Telusuri LHKPN Rafael Alun Trisambodo, KPK dan Menkeu Bersinergi
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan