Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik Zulkifli menilai pemberian KTP oleh eks Gubernur DKI Joko Widodo dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Anies Baswdan bukanlah hal yang harus dipermasalahkan dari peristiwa kebakaran karena ledakan Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) malam lalu.
Taufik menilai, Jokowi dan Anies hanya menjalankan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Apalagi, Warga Jalan Tanah Merah Bawah yang menjadi korban itu sudah lama menempati lahan hingga puluhan tahun.
"Kan sebagai pemimpin tentu harus mengutamakan rakyat, bukan karena ingin dipilih saja, tapi memang itu lah gunanya seorang pemimpin," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/3/2023).
"Sebenarnya itu, sudah ditunjukan oleh Pak Jokowi ketika memberikan KTP. Kemudian sekarang zaman Pak Anies kan memberikan IMB," katanya menambahkan.
Hal ini disebutnya menunjukan Anies dan Jokowi memiliki visi yang sama untuk mengutamakan kepentingan rakyat saat menjadi Kepala Daerah Jakarta.
Ia pun menyarankan agar setelah peristiwa kebakaran besar Plumpang, depo Pertamina segera direlokasi.
"Bisa dikatakan bahwa satu visi sebagai pemimpin memang harus mendahulukan rakyat kecil. Jadi yang harus pindah di situ sebenarnya bukan rakyatnya, tapi Depo Pertamina-nya dipindah," tuturnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tak menyalahkan Jokowi yang memberikan KTP atau IMB kawasan dari Anies atas peristiwa ini. Permasalahan utamanya adalah terjadinya ledakan depo Pertamina hingga berujung kebakaran.
"Sebenarnya ini kan masalah rakyat kecil versus BUMN. Kan juga itu kebakaran depo gara-gara siapa? Kan bukan lahan dikasih IMB, bukan gara-gara IMB," katanya.
Baca Juga: Warga Plumpang Korban Kebakaran Bakal Dapat Kontrakan Gratis Tiga Bulan, Dibiayai Pertamina
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT