Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik Zulkifli menilai pemberian KTP oleh eks Gubernur DKI Joko Widodo dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Anies Baswdan bukanlah hal yang harus dipermasalahkan dari peristiwa kebakaran karena ledakan Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3/2023) malam lalu.
Taufik menilai, Jokowi dan Anies hanya menjalankan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Apalagi, Warga Jalan Tanah Merah Bawah yang menjadi korban itu sudah lama menempati lahan hingga puluhan tahun.
"Kan sebagai pemimpin tentu harus mengutamakan rakyat, bukan karena ingin dipilih saja, tapi memang itu lah gunanya seorang pemimpin," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (10/3/2023).
"Sebenarnya itu, sudah ditunjukan oleh Pak Jokowi ketika memberikan KTP. Kemudian sekarang zaman Pak Anies kan memberikan IMB," katanya menambahkan.
Hal ini disebutnya menunjukan Anies dan Jokowi memiliki visi yang sama untuk mengutamakan kepentingan rakyat saat menjadi Kepala Daerah Jakarta.
Ia pun menyarankan agar setelah peristiwa kebakaran besar Plumpang, depo Pertamina segera direlokasi.
"Bisa dikatakan bahwa satu visi sebagai pemimpin memang harus mendahulukan rakyat kecil. Jadi yang harus pindah di situ sebenarnya bukan rakyatnya, tapi Depo Pertamina-nya dipindah," tuturnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak untuk tak menyalahkan Jokowi yang memberikan KTP atau IMB kawasan dari Anies atas peristiwa ini. Permasalahan utamanya adalah terjadinya ledakan depo Pertamina hingga berujung kebakaran.
"Sebenarnya ini kan masalah rakyat kecil versus BUMN. Kan juga itu kebakaran depo gara-gara siapa? Kan bukan lahan dikasih IMB, bukan gara-gara IMB," katanya.
Baca Juga: Warga Plumpang Korban Kebakaran Bakal Dapat Kontrakan Gratis Tiga Bulan, Dibiayai Pertamina
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka